GenPI.co - Pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin memberikan perhatian khusus terhadap Pemkab Tuban, Jawa Timur karena belum memfasilitasi pekerja seni beraktivitas kembali.
Sebelumnya, Perkumpulan Pelestari Seni Tuban melakukan aksi turun jalan dengan menggelar demo di depan kantor Pemkab Tuban, Kamis (19/8/2021).
Aksi itu dilatari sudah hampir dua tahun ini pekerja seni tidak memiliki penghasilan dari pekerjaannya.
Untuk itu, meminta kepada pemerintah untuk melonggarkan pelaksanaan PPKM.
Akan tetapi, Pemkab Tuban tidak bisa memberikan jawaban atas permintaan pelonggaran dari para pekerja seni agar bisa mencari nafkah kembali.
Mualimin menjelaskan, sangat prihatin dengan kondisi itu.
"Ini ironi ya. Orang dilarang bekerja, nyari nafkah dibubarkan, tapi kesejahteraannya tak dijamin. Apa kerjanya Kadinsos? Kemana bansos untuk warga terdampak covid-19? Ketika seniman sampai unjuk rasa berarti kekecewaan sudah parah," katanya kepada GenPI.co, Jumat (20/8).
Dia menjelaskan, kalau seniman sudah demo turun ke jalan, berarti tanda banyak warga Tuban kelaparan dan jatuh miskin.
"Giliran Bansos dibagikan, malah berasnya busuk dan berkutu. Apakah ada permainan antara pemasok sembako dan pejabat dinas sosial? Ini harus diinvestigasi," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya ditemukan beras busuk dalam bansos di Tuban.
"Saya minta Polda Jawa Timur turun ke Tuban. Sebab, Kapolres dinilai lambat memproses dugaan penyelewengan Kepala Dinas Sosial," jelasnya.
Mualimin menjelaskan, ketika rakyat lapar dianiaya, sebagai negara hukum polisi harus membuka kemungkinan penyidikan.
Tujuannya agar ada tersangka yang dimintai pertanggungjawaban.
"Harus ada yang jadi tersangka supaya pejabat takut untuk mempermainkan hak rakyat. Polda Jatim harus bertindak tegas dan profesional mengungkap kebobrokan pejabat yang merugikan masyarakat kecil," jelasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News