GenPI.co - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengapresisasi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para kepala daerah khususnya Bupati dan Wali kota untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 demi terwujudnya herd immunity.
“Kami mengapresiasi perhatian penuh dan tulus dari Pak Jokowi untuk menyelamatkan anak bangsa ini,” ujar Junimart dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).
Namun begitu, instruksi tersebut harus diiringi dengan percepatan distribusi vaksin oleh pemerintah pusat kepada Pemda dan berlaku seluruh daerah, tidak hanya daerah di Pulau Jawa dan Bali.
“Pemerintah pusat mesti mendistribusikan vaksin sesuai permintaan daerah dan dilakukan secara transparan. Instruksi tersebut jelas berlaku bagi seluruh kepala daerah termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut),” tegasnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Dapil Sumut III itu membeberkan salah satu kunci percepatan vaksinasi dapat dilakukan jika pemerintah pusat bertindak lebih sigap membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Pemdaterkait distribusi vaksin.
"Oleh karena itu, tidak boleh ada permintaan vaksin dari Pemda yang diabaikan dengan alasan stok vaksin kosong,” ungkap dia.
Di sisi lain, Jumimart juga mengkritisi masalah tidak jelasnya koridor tata cara mendapatkan vaksin bagi Pemda di tingkat Kabupaten/Kota.
Hal tersebut menjadi kendala bagi para Kepala Daerah untuk mendapatkan stok vaksin.
Sehingga, kendala tersebut menjadi penyebab tidak meratanya distribusi vaksin ke setiap daerah.
Bahkan telah menciptakan masalah baru di tengah masyarakat saat ini, sebab kontribusi dan distribusi vaksin tidak diatur secara transparan.
"Yang belum jelas dan bisa jadi masalah, ke mana para kepala daerah meminta vaksin itu? Apakah bisa langsung ke pemerintah pusat atau tetap melalui pemerintah provinsi. Ini adalah kendala yang dialami para kepala daerah selama adanya vaksinasi ini, jadi seharusnya jumlah vaksin yang disalurkan dapat diketahui khalayak," jelas Junimart.
Lebih lanjut, Junimart juga menyarankan, pemerintah pusat harus menjelaskan secara rinci persyaratan mendapat vaksin.
Tujuannya agar para kepala daerah bisa sosialisasi ke masyarakat untuk persiapan dan tidak terjadi kerumunan.
“Fakta yang terjadi dua bulan terakhir ini masyarakat berbondong-bondong datang ke puskesmas atau tempat yang ditentukan tetapi tidak seluruhnya divaksin, dengan alasan stok terbatas. Artinya masyarakat sudah tahu dan punya jadwal kapan gilirannya untuk mendapat vaksin,” tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi, saat memberi pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Timur. Mengatakan pada Agustus ini dan September nanti, Pemerintah akan kedatangan vaksin dalam jumlah besar sekitar 142 juta dosis.
“Berkaitan dengan vaksinasi dipercepat. Saya minta bupati/wali kota kalau vaksin datang langsung habiskan secepat-cepatnya. (Kalau habis) minta lagi. Timing di Agustus ini pas karena datang vaksin banyak sekali,” ungkap Jokowi di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun.
Presiden Jokowi turut menyampaikan percepatan vaksinasi untuk dua bulan ini penting lantaran pemerintah akan menerima vaksin dalam jumlah besar dibandingkan sebelumnya.
Sepanjang Agustus ini, Indonesia akan kedatangan sedikitnya 72 juta dosis dan pada September 70 juta dosis, dan jumlah itu jauh lebih besar dari rata-rata yang diterima selama tujuh bulan terakhir.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah menargetkan akan mendatangkan total 370 juta dosis vaksin Covid-19 hingga akhir tahun 2021, dan juga tengah berupaya ada tambahan lainnya sehingga pasokan vaksin bisa mencapai 430 juta dosis.(fri/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News