GenPI.co - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengatakan penggunaan anggaran sebesar Rp 21 miliar untuk informasi pembatalan haji dinilai sia-sia.
Sebab, menurutnya masyarakat sudah mengetahui penyebab pembatalan tersebut.
"Kok kita pakai anggaran untuk menyampaikan ke masyarakat sampai Rp 21 M (miliar, Red) saat covid?” ujar Achmad dalam rapat bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (2/9/2021).
Menurut Achmad penggunaan dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat.
“Kenapa dana ini tidak kita efektifkan untuk bantu masyarakat, pondok, penyuluh agama, yang terdepan memberikan kebijakan terhadap keputusan menteri dan segala macam," imbuhnya.
Politikus Demokrat tersebut pun tidak menyetujui perihal paparan jumlah anggaran dan penggunaan tersebut.
"Ini Rp 21 M, hanya untuk menyampaikan ke masyarakat batal haji, masyarakat juga sudah tahu batal penyelenggaraan ini, jadi menurut saya ini kita gugurkan saja," kata Achmad.
Kemudian, Achmad juga meminta Menag memberikan rincian soal anggaran Rp76 miliar yang digunakan untuk kegiatan prioritas Kementerian Agama (Kemenag).
“Kegiatan prioritas Kemenag Rp 76 M, ini apa barangnya Rp76 M? Kalau kita belikan kerupuk, ruangan Komisi VIII ini penuh, pak,” katanya.
Karenanya dia meminta Kemenag memberikan rinciannya.
“Jadi, beri kami gambaran yang jelas, perlu dikalkulasi kembali anggaran yang jumlahnya sangat tidak urgen, sehingga kita bisa arahkan untuk efektivitas terhadap pendidikan keagamaan," imbuh Achmad.
Menanggapi hal itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan anggaran Rp 21 miliar sudah merupakan kesepakatan.
"Soal jemaah tadi hasil kesepakatan kita. Jadi namanya kesepakatan, kita tidak akan berani melanggar, insyaallah," ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News