GenPI.co - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengupayakan pembahasan rancangan Undang-Undang Pelecehan Seksual (RUU PKS) tidak ada duplikasi pidana.
“Jadi, apakah ada yang hilang atau berubah, ini masih berproses semua,” ucapnya dalam acara diskusi di DPR RI, Selasa (7/9).
“Kami akan melihat lagi mana yang harus harga mati masuk UU ini,” imbuhnya.
Politikus Golkar itu mengaku sangat senang RUU PKS masuk Prolegnas 2021.
“Nah, yang terjadi Baleg sudah mengadakan lima kali RDPU. Hasil dari RDPU itu tim ahli Baleg merumuskan draf versi Baleg,” imbuhnya.
Dia mengatakan draft RUU masih tahap awal, sehingga isinya masih bisa berubah.
Sebab, menurut Crhistina tim ahli belum menampilkan perbandingan tindak pidana kekerasan seksual yang sudah diatur dalam RKUHP atau UU lain. Baleg masih menampung masukan dari fraksi.
“Posisi kami jelas firm soal ini agar RUU ini bisa segera disahkan, karena menjadi salah satu kebutuhan hukum,” imbuhnya.
Selama ini sudah ada draft beredar tentang RUU PKS. Draft tersebut berasal dari Komnas Perempuan.
Sementara itu, draf yang dibuat tim ahli tersebut baru dipresentasikan di pleno Baleg 30 Agustus lalu. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News