GenPI.co - Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi menanggapi dugaan makelar tanah dalam normalisasi sungai di Jakarta.
Menurut dia, proyek tersebut memang sangat mungkin terindikasi beberapa kejanggalan.
"Saya pikir ini bukan hal baru, ya. Kalau diperiksa mendalam satu per satu proyek di DKI, saya duga akan ada banyak yang seperti ini," ucap Dedek kepada GenPI.co, Rabu (15/9).
Uki, sapaan akrabnya, menjelaskan Pomprov DKI perlu transparansi terkait adanya proyek tersebut.
Sebab, menurut dia, warga akan sangat dirugikan dari beberapa proyek yang dimanfaatkan beberapa orang.
Sementara itu, Uki menanggapi anggota DPRD Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menguak dugaan tersebut.
Menurutnya, PSI sudah cukup baik dalam mengawasi proyek yang ada di Jakarta.
"Hal seperti ini yang membuat PSI selalu berteriak-teriak meminta transparansi Pemprov DKI," jelasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Justin Untayana menemukan dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa yang meminta bayaran kepada warga.
Menurut Justin, warga mengaku kesulitan mengurus surat-surat pembebasan tanah di sekitar Kali Ciliwung dari Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur.
"Biro jasa tersebut menawarkan bantuan untuk mengurus surat dan meminta komisi sekitar 25 persen," ucap Justin. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News