GenPI.co - Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Ema Setyawati, memberikan penjelasan terkait perbedaan sertifikat usaha yang harus didaftarkan untuk produk pangan olahan terkemas.
Ema mengatakan bahwa pengusaha pangan olahan terkemas harus mendaftarkan izin edar ke BPOM dan pemerintah daerah setempat.
“Izin Edar BPOM untuk Makanan Dalam (MD) dan Makanan Luar (ML) itu memiliki 12 digit nomor,” ujar Ema Setyawati dalam webinar 'Capacity Building Program Desa Berinovasi 2021', Senin (25/10).
Ema mengatakan bahwa kode MD untuk makanan dalam negeri. Lalu, kode ML untuk makanan impor.
Sementara itu, izin edar yang dikeluarkan pemerintah daerah dinamakan Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
SPP-IRT dikeluarkan oleh dinas kesehatan (dinkes) tingkat kabupaten/kota. Sertifikat itu juga tak boleh dikeluarkan untuk produk pangan olahan terkemas berkode ML.
“Sertifikatnya memiliki 15 digit nomor dan khusus untuk produk berkode MD dari BPOM,” katanya.
Meskipun demikian, Ema memaparkan bahwa kedua surat izin edar tersebut memiliki masa berlaku yang sama, yaitu lima tahun.
Lebih lanjut, SPP-IRT dikeluarkan khusus untuk industri yang berlokasi di tempat tinggal sang pengusaha serta diproduksi secara manual hingga semi otomatis.
“Jenis pangan PIRT mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 22/2018,” ungkapnya.
Sementara itu, Surat Izin Edar MD BPOM dikeluarkan untuk industri yang berlokasi terpisah dari rumah tangga.
“Dapur untuk industri pangan berisiko tinggi tak boleh sama dengan dapur rumah tangga,” tuturnya.
Selain itu, produksinya bisa untuk semua cara, mulai dari manual, semi otomatis, otomatis, hingga teknologi tertentu.
“Jenis pangannya pun ditujukan untuk seluruh jenis pangan olahan,” ujarnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News