GenPI.co - Pendiri lembaga survei KedaiKopi sekaligus pengamat politik Hendri Satrio menilai pemerintah Jokowi gagap dalam menyampaikan informasi terkait tujuan dari tes PCR untuk syarat berpergian.
Menurut Hendri, pemerintah Jokowi juga selalu coba-coba dalam menerapkan aturan.
Salah satunya yakni menggunakan PCR untuk membatasi ruang gerak agar tak terjadi penyebaran Covid-19.
"Untuk membatasi ruang gerak itu pemerintah menggunakan tes PCR yang harganya tinggi," ujar Hendri Satrio dalam dikusi virtual Kontroversi Tes PCR untuk Pengguna Transportasi Publik, Selasa (26/10/2021).
Tidak hanya itu, dirinya juga keheranan dengan aturan yang mewajibkan PCR untuk orang yang hendak berpergian dengan menggunakan pesawat, padahal transportasi lain cukup Antigen saja.
"Apakah virus Covid-19 di bis dan di pesawat beda, oleh sebab itu, yang kurang dari pemerintah itu sebetulnya menjelaskan secara gamblang apa tujuan dari PCR itu," ungkap dia.
Hendri Satrio menilai pemerintah perlu memberikan alasan mengapa kedua moda transportasi tersebut memerlukan alat screening yang berbeda, apalagi PCR dirasa terlalu mahal.
"Virus di bis dan pesawat, kan, sama. Harusnya pemerintah segamblang mungkin. Masalahnya pemerintah tidak pernah menjelaskan itu," terang dia.
Dirinya juga mempertanyakan mengapa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang pertama kali mewajibkan PCR saat menggunakan moda transportasi pesawat.
"Dia juga menggunakan instruksi menteri dalam negeri, secara tata negara saja itu sudah salah. Instruksi menteri dalam negeri itu hanya berlaku kepada anak buahnya saja. Kecuali peraturan menteri," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News