GenPI.co - Kasus mafia tanah yang menjerat mantan asisten rumah tangga (ART) selebritas Nirina Zubir, Riri Khasmita makin panas.
Kabar perampasan tanah ini akhirnya sampai ke telinga Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan menilai perampasan aset berupa tanah dengan korban artis Nirina Zubir, hanya satu contoh kasus mafia tanah.
“Kasus Nirina Zubir harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai akar-akarnya," kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (19/11).
Kader Fraksi PDIP itu mengatakan bahwa setiap pelaku dalam jaringan mafia tanah harus dihukum berat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Tidak ada toleransi bagi mafia tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara," kata Puan.
Eks Menko PMK itu berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia tanah.
Toh, kasus perampasan tanah tak sedikit melinatkan oknum pemerintah.
“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah," tutur wanita pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.
Di sisi lain, Puan menyoroti lemahnya administrasi di sektor pertanahan sehingga banyak kasus perampasan tanah.
"Banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi,” papar dia.
Sebelumnya, Nirina Zubir menjadi korban mafia tanah dan mengalami kerugian mencapai Rp 17 miliar. Kejadian itu menimpa ibunda Nirina Zubir, Cut Indria Martini.
Peristiwa itu berawal dari Cut Indria Martini menduga surat-surat tanah miliknya hilang. Dia pun meminta tolong kepada Riri Khasmita untuk mencarikan surat tersebut.
"Dia (Ibunda) minta tolong sama ART untuk dibantukan, diurus suratnya,” imbuh Ibu 2 anak ini.
Alih-alih diurus, tetapi ternyata dia diam-diam menukar semua surat dengan namanya pribadi nama Riri Khasmita dari Bukit Tinggi bersama suaminya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News