GenPI.co - Akademisi politik TB. Massa Djafar menilai ada konflik kepentingan yang menyebabkan hampir seluruh wilayah di Kalimantan tertimpa bencana banjir.
Pasalnya, hingga hari ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi belum memberikan pernyataan serius dan mengunjungi wilayah terdampak.
Hal itu tentu bertolak belakang dengan keinginan Pemerintahan Jokowi untuk membangun ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan.
Terlebih, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang sempat mengkritik Pemerintahan Jokowi terkait bencana banjir di Kalimantan juga terkesan dibungkam.
“Pemindahan IKN baru juga terus menuai kontroversi, terutama dari segi lingkungan,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (28/11).
Menurut Massa, konflik kepentingan itu hanya membuat daya dukung lingkungan di Kalimantan makin turun.
“Pembangunan masif di Kalimantan, seperti pembabatan tanah, alih guna lahan, semua makin rusak. Hal itu terbukti kini Kalimantan krisis daerah resapan air dan mengalami banjir besar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Massa mengatakan bahwa pemindahan IKN baru tentu akan menambah beban lingkungan di Kalimantan.
Oleh karena itu, Massa meminta tak hanya Fadli Zon yang berani mengkritik soal perusakan lingkungan di Kalimantan.
“Saya rasa semua anggota parlemen bisa mengkritik perusakan di Kalimantan atas nama pembangunan,” jelas Massa.
Pasalnya, permasalahan lingkungan kini sudah menjadi isu global, sehingga pemerintah Indonesia tentu harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Kalimantan kepada dunia.
“Bahaya dan aneh jika politisi Indonesia tidak sadar dan peduli dengan hal ini, padahal masalah ini bisa menimbulkan bencana yang sangat berbahaya,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News