GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menegaskan bahwa lahan yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) murni tanah negara.
Menurut Baidowi, pemerintah tak akan melakukan penggusuran pada pemukiman dan lahan milik masyarakat di sekitar rencana lokasi pembangunan IKN.
“Pemukiman itu akan dimasukan menjadi bagian dari masyarakat IKN,” ujarnya dalam diskusi “RUU IKN dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan”, Rabu (29/12).
Lebih lanjut, Baidowi mengatakan urgensi pemindahan IKN terbagi menjadi beberapa alasan. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kepadatan populasi di Pulau Jawa dan masalah lingkungan.
“Sebanyak 57 persen penduduk indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan masalah lingkungan pun akhirnya banyak terjadi. Mulai dari krisis air bersih hingga konversi lahan,” katanya.
Oleh karena itu, IKN dibangun dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai penggerak perekonomian nasional.
Selain itu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN juga akan meningkatkan stabilitas pemerintahan dan pemerataan perekonomian.
“Harapannya, IKN mampu menjadi magnet baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberatasan ketimpangan antarwilayah di Indonesia,” tuturnya.
Konsep IKN diharapkan dapat memperkuat dimensi desentralisasi, administrasi, fiskal, ekonomi, dan politik dalam varian delegasi.
Namun, IKN yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, akan menimbulkan biaya tambahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
“Hal ini dapat diatasi dengan smart governance yang membuat para pelaku usaha mengurus perizinan secara daring,” paparnya.
Baidowi menegaskan bahwa tak semua instansi pemerintahan di tingkat pusat pindah ke IKN.
Ada beberapa kantor kementerian/lembaga yang tetap bertahan di Jakarta sebagai bagian keberlangsungan sejarah Jakarta.
“Pada 2024 awal, pemerintah hanya melakukan perpindahan status ibu kotanya,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News