GenPI.co - Ketua DPR RI Puan Maharani blak-blakan meminta penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi, sampai pelaksanaan vaksinasi anak telah merata.
Sejak Senin (3/1), sejumlah daerah mulai menerapkan PTM 100 persen, memasuki semester dua tahun ajaran 2021/2022.
Hal tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 yang memperbolehkan daerah dengan status PPKM Level 1 dan Level 2 menerapkan PTM 100 persen.
"Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen mengingat Omicron sedang merebak," tegas Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/1).
Tak hanya itu, Puan Maharani juga meminta kebijakan PTM 100 persen dikaji ulang. Sebab, menurutnya tidak semua sekolah memiliki fasilitas lengkap.
"Tidak semua sekolah memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang PTM 100 persen. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek kesiapan sekolah masing-masing sehingga penerapan PTM 100 persen sebaiknya tidak digeneralisasi," ungkapnya.
Menurut Puan Maharani, bahwa PTM 100 persen masih rentan terutama untuk anak usia 6-11 tahun.
Puan Maharani meminta, lebih baik kebijakan pemberlakuan PTM 100 persen dievaluasi sampai capaian vaksinasi Covid-19 anak usia sekolah selesai dilakukan.
"Lengkapi vaksinasi terlebih dahulu sambil memantau kesiapan tiap-tiap sekolah, baru setelahnya diputuskan apakah sekolah sudah siap melaksanakan PTM 100 persen," jelas Puan Maharani.
"Lebih baik fokus terhadap percepatan vaksinasi anak, dan tidak terburu-buru melakukan PTM 100 persen. Keselamatan anak-anak harus jadi yang utama," sambungnya.
Politikus PDIP itu juga menekankan pentingnya kehati-hatian pemangku kebijakan terkait persoalan PTM.
Pemerintah juga diminta memperhatikan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut masih banyak pelanggaran protokol kesehatan di sekolah, termasuk guru yang tidak memakai masker saat berinteraksi dengan anak.
"Maka pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap aspek kesiapan, termasuk penerapan protokol kesehatan, sudah dipatuhi oleh pihak sekolah di seluruh daerah," jelas Puan Maharani.
Puan Maharani menegaskan, bahwa sekolah tetap harus memfasilitasi murid untuk belajar daring, apabila orang tuanya tidak mengizinkan untuk mengikuti sekolah tatap muka.
"Saya menilai pihak sekolah tetap memerlukan persetujuan dari orangtua untuk melakukan sekolah tatap muka. Karena pertimbangan orangtua berbeda-beda, dan seharusnya sekolah mengakomodir apabila masih ada orangtua yang takut mengirimkan anaknya melakukan PTM," beber Puan Maharani.
Sementara itu, Puan Maharani mengapresiasi Pemda yang memutuskan untuk menunda penerapan PTM dengan kapasitas penuh 100 persen meskipun berada dalam status PPKM Level 1 dan Level 2.
"Saya sepakat dengan daerah yang memutuskan melakukan simulasi terlebih dahulu sambil melakukan percepatan vaksinasi anak. Dengan begitu, Pemda bisa mengetahui kendala-kendala yang ada sehingga bisa mendapatkan solusi sebelum memutuskan penerapan PTM 100 persen," jelas Puan Maharani.
Namun, Puan Maharani meminta, agar sekolah yang saat ini sudah menerapkan PTM 100 persen, agar melakukan mitigasi untuk mencegah penularan virus Covid-19 di lingkungan sekolah.
"Seperti langkah apa yang harus dilakukan apabila sekolah menjadi cluster penyebaran virus Corona. Kerja sama dengan berbagai instansi terkait harus dilakukan secara optimal," pungkas Puan Maharani.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News