GenPI.co - Komisi X DPR RI mengungkapkan pemerintah sebenarnya tak berupaya mengangkat seluruh guru hononer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2021.
Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Djohar Arifin Husin mengatakan bahwa ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam proses pengangkatan itu, terutama soal anggaran.
“Kendala utamanya ini adalah anggaran yang minim,” ujarnya, dilansir dari JPNN.com, Kamis (7/4).
Oleh karena itu, Djohar meminta pemerintah untuk segera bertobat.
Menurutnya, sudah cukup pemerintah untuk tak lagi membuat intrik-intrik yang menambah penderitaan guru honorer.
"Jangan permainkan hati guru honorer yang setia mengabdi dengan gaji Rp 200 ribu per bulan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Djohar mengatakan bahwa Komisi X DPR sebenarnya udah sepakat untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur seleksi PPPK.
Menurut Djohar, Seleksi PPPK hanya sekadar formalitas untuk memenuhi ketentuan UU ASN.
"Mengapa pengadaan PPPK guru 2021 jadi masalah begini, ya karena pemerintah merusak kesepakatan yang sudah dibuat," paparnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menuding pemerintah akal-akalan dalam pengadaan PPPK 2021.
Program pengadaan 1 juta PPPK guru dinilai Djohar hanya digembar-gemborkan seolah-olah pemerintah telah membuat gebrakan besar, padahal anggarannya tidak ada.
“Sebab, faktanya daerah juga yang diharuskan menanggung gaji dan tunjangan PPPK guru,” ungkapnya. (jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News