Soal Larangan Ekspor Bahan Baku Migor, Celios Lontarkan Kritik

GenPI.co - Direktur center of economics and law studies (Celios) Bhima Yudhistira memberi kritik soal larangan ekspor bahan baku migor atau minyak goreng.

Dia blak-blakan mengatakan komunikasi pemerintah mengambang soal larangan tersebut.

"Statemen Presiden sendiri tidak jelas apakah yang dilarang ekspor CPO (Crude Palm Oil) atau RBD olein," ujar Bhima kepada GenPI.co, Kamis (28/4).

BACA JUGA:  Jokowi: Larangan Ekspor Minyak Goreng Menimbulkan Dampak Negatif

Selain itu, dirinya juga menyoroti aturan teknis yang belum keluar dari Kementerian Perdagangan soal yang dimaksud bahan baku minyak goreng. 

"Alhasil seluruh CPO dianggap oversupply dan pengepul leluasa menekan harga ditingkat petani," ucapny. 

BACA JUGA:  RI Larang Ekspor Minyak Goreng, Harga Sawit Makin Mendidih

Hal itu juga menjadi bukti bahwa mata rantai sawit yang paling rentan adalah petani atau pekebun rakyat dan buruh tani. 

"Di saat pupuk mahal, petani jadi sasaran empuk kebijakan pemerintah," tambah Bhima. 

BACA JUGA:  Ini Aturan Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Mohon Simak

Sementara itu, lanjutnya, harga minyak goreng belum terpantau turun di pasar dan stok curah masih sulit ditemukan. 

"Ini jadi pelajaran penting komunikasi pemerintah harus clear ada permendagnya atau aturan teknis yg dikeluarkan," jelasnya.

Dia juga menegaskan agar pemerintah menjelaskan berapa lama penghentian ekspor dengan jelas sehingga tidak rugikan petani.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan mencabut larangan ekspor bahan baku minyak goreng jika kebutuhan dalam negeri sudah cukup.

Kebijakan larangan tersebut mulai berlaku pada 28 April 2022. Alasan Jokowi yakni bertujuan untuk menambahkan pasokan minyak goreng dalam negeri hingga jumlahnya melimpah. (*)