DPR Tak Setuju Subsidi Minyak Goreng Dicabut, Ini Alasannya

GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron tidak setuju dengan rencana pencabutan subsidi minyak goreng oleh pemerintah.

“Pemerintah itu kalau mau mempertahankan afirmative action-nya, subsidi harus ada,” ucap Herman ketika ditemui di DPR RI, Senin (30/5).

Menurutnya, pencabutan subsidi tersebut membuat harga minyak goreng makin naik dan tidak terjangkau untuk masyarakat kelas bawah.

BACA JUGA:  Soal Minyak Goreng, Luhut Dinilai Bisa Turunkan Wibawa Pemerintah

“Sebab, kalau subsidi dicabut bakal naik nanti harganya (migor),” imbuhnya.

Politikus Demokrat itu mengatakan, subsidi merupakan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya agar harga kebutuhan pokok terjangkau di masyarakat.

BACA JUGA:  Simak, Direktur Celios Beri 3 Solusi Atasi Masalah Minyak Goreng

Herman pun menyinggung soal Permen No.6 tahun 2022 yang dikeluarkan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET) yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.

Setelah itu, pemerintah melakukan kebijakan subsidi untuk menekan harga minyak goreng.

BACA JUGA:  Luhut Urus Minyak Goreng, Rocky Gerung: Mendag Lutfi Harus Mundur

“Kemudian, kalau dicabut pasti akan naik lagi yang susah rakyat. Sehingga pencabutan subsidi itu harus jelas acuannya,” ucapnya.

Herman mengatakan Indonesia tidak bisa disamakan dengan Amerika dan Eropa yang mana harga minyak goreng tinggi.

Menurutnya, masyarakat Amerika dan Eropa memiliki daya beli dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan rakyat Indonesia.

“Tak bisa dibandingkan dengan Indonesia yang daya belinya rendah, sehingga kalau mengacu ke harga internasional, tidak fair,” tukasnya. (*)