GenPI.co - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya mendukung masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari.
"Dari sisi pemerintah, makin pendek makin baik,” ucap Tito dalam rapat bersama Komisi II, KPU, dan Bawaslu di Kompleks DPR/MPR, Selasa (7/6) malam.
Pemangkasan tersebut dinilai Tito bisa memangkas anggaran Pemilu.
“Kita harapkan anggaran juga berkurang dan potensi keterbelahan rakyat tidak terlalu lama 75 hari," ucapnya.
Tito menyoroti soal anggaran Pemilu 2024 dan sejumlah infrastruktur yang harus dibangun
"Kedua masalah anggaran, di antaranya masalah anggaran prinsipnya pemerintah akan mendukung, tetapi juga ada poin-poin tertentu yang perlu dirasionalisasikan," ujarnya.
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur kantor KPU perlu diperhatikan.
"Ada pembangunan infrastruktur kantor KPU bagi yang belum, kan mahal. Kalau kita tidak ada pandemi, ini ada pandemi disrupsi lagi ketidakpastian," ucapnya.
Mantan Kapolri itu mengatakan, pemerintah mendorong daerah-daerah untuk membantu menyiapkan sarana dan prasarana, bisa membangun, atau memperbaiki.
"Saya dengar masalah insentif dinaikkan, okelah misalnya dari Rp 500 ribu per bulan bagi ad hoc itu yang ada di TPS-TPS RP 1,5 juta,” ucapnya.
Dia mengatakan, jika tunjangan kinerja akan dinaikkan dari Rp 50 juta menjadi Rp 150 juta.
Kemudian di tingkat kabupaten/kota juga meningkatnya hampir 100 persen.
“Kalau Rp25 juta, menjadi 250 persen, kalau jumlah sedikit 6-7 orang oke, tetapi kan kalau kabupaten/kota itu jumlahnya 548 dengan provinsi, kalikan saja jumlahnya melonjak sekali,” bebernya.
Menurut Tito sebaiknya tidak sebanyak 100 persen kenaikannya.
“Kalau naiknya 50 persen, mungkin masih bisa diterima," ujar Menteri Tito.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News