Penghapusan Honorer Harus Dikaji Ulang Agar Lebih Humanis

GenPI.co - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati meminta KemenPAN-RB mengkaji ulang kebijakan penghapusan honorer.

Nelly berharap ada kebijakan yang lebih humanis dari pemerintah terhadap keberadaan tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara. 

Seperti diketahui, KemenPAN-RB akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023.

BACA JUGA:  Honorer PNS Belum Terima Gaji dari April, Bupati Bilang Sabar

KemenPAN-RB bahkan telah menginstruksikan para pejabat pembina kepegawaian (PPK) memetakan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

“Kami berharap ada kebijakan lebih hunamis yang dikeluarkan pemerintah terhadap keberadaan tenaga honorer atau pegawai non-ASN," ujar Nelly, dilansir dari JPNN.com, Jumat (17/6).

BACA JUGA:  Gara-gara Ratusan Honorer Dirumahkan, Daerah Jadi Kekurangan Guru

Nelly mengatakan bahwa ribuan tenaga non-ASN di lingkup Pemerintah Kota Mataram sudah khawatir dan resah terhadap nasib mereka.

Di sisi lain, mereka tengah berharap agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK.

BACA JUGA:  Guru Honorer Kirim Pesan Soal Seleksi PPPK 2022, Ini Isinya

Lebih lanjut, Nelly mengatakan salah satu kebijakan humanis yang bisa diterapkan adalah dengan mencontoh kebijakan pemerintah sebelumnya terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

Kebijakan yang dimaksud Nelly ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 

Dia mengatakan cara humanis itu dapat dilakukan dengan tetap mengikuti tahapan-tahapan seleksi dan tes dengan tingkat kompetensi computer assisted test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) untuk seleksi CPNS.

“Akan tetapi, syukur-syukur kalau tanpa tes,” katanya sambil tersenyum. (jpnn)