GenPI.co - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh akan membentuk tim khusus bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan audit perusahaan-perusahaan kelapa sawit.
BPKP dan Kejagung memutuskan untuk audit tata kelola bisnis industri kelapa sawit bersama-sama atas dasar efisiensi.
"Jadi, pihak yang terkait tak perlu bolak-balik. Tujuan utamanya pembenahan dan tata kelola untuk nilai tambah keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat," ujar Ateh dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6).
Menurut dia, hal ini sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan audit keseluruhan bisnis dan tata kelola industri kelapa sawit.
Nantinya, tim akan saling bertukar data untuk proses penyelidikan dan audit perusahaan kelapa sawit.
"Pak Luhut sudah meminta kami untuk melakukan audit tata kelola kelapa sawit. Kami sudah sampaikan permintaan beliau dari hulu sampai hilir, dari perkebunan sampai monitoring ekspor hingga hasil," ungkap Ateh.
Sementara itu, Jaksa Agung Sinatiar Burhanuddin mengatakan kerja sama dengan BPKP bukan hanya mengenai industri kelapa sawit saja.
Kejagung pun meminta bantuan BPKP untuk mengaudit perusahaan yang tengah diselidiki.
"Misalnya, korupsi mulai dari sawit, minyak goreng, garam, ekspor besi, juga kami selalu koordinasi dengan Menteri BUMN," papar dia.
Industri kelapa sawit di Indonesia diharapkan dapat terkelola dengan baik mulai dari hulu sampai ke hilir.
"Kami bekerja sama untuk melakukan audit atas lahan dan banyak kegiatan untuk ditindaklanjuti," tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News