GenPI.co - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berencana melebur 24.400 aplikasi milik pemerintah ke dalam satu aplikasi super alias super apps.
Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mengingatkan kepada pemerintah untuk mengedepankan sisi keamanan siber ketika melebur puluhan ribu aplikasi itu.
“Langkah itu adalah akumulasi dari berbagai aplikasi dan web yang memang sudah tidak terpakai namun tidak dimatikan,” ujar dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dikutip ANTARA, Minggu (17/7).
Ia lantas mencontohkan kasus bocornya data Electronic Health Alert Card (e-HAC) milik Kementerian Kesehatan RI. Pada tahun lalu, sistem e-HAC-nya ternyata sudah tidak dipakai, tetapi tidak segera di-takedown (copot).
Jika dilihat saat ini, lanjut Pratama, di pemerintahan banyak dibuat aplikasi yang jumlahnya bisa dibilang tidak sedikit, sangat sektoral, dan antarinstitusi kementerian tidak terintegrasi dengan baik.
Bahkan, setiap kementerian dan lembaga negara memiliki aplikasi yang hampir mirip dengan sistem yang berbeda-beda yang membuat semua data dan layanan terpisah-pisah.
“Belum lagi pengelolanya yang terkadang tidak jelas karena masih dilakukan oleh vendor,” imbuh Pratama.
Menurutnya, hal ini membuat lahirnya ancaman baru, yakni pertama soal anggaran, lalu soal data yang simpang siur dan ketiga soal keamanan sistem itu sendiri,
Pratama menambahkan sebenarnya bisa dibuat super apps bagi layanan satu pintu.
Namun, ini perlu dilakukan riset juga lebih dahulu, super apps yang akan dibuat cukup satu atau beberapa, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, swasta, dan instansi pemerintah sendiri.
Pratama menggarisbawahi bahwa untuk membuat super apps ini perlu beberapa hal, yaitu adanya pusat data nasional, yang merupakan server utama untuk nantinya menyimpan dan mengolah seluruh data yang masuk, terutama data kependudukan.
Hal lain yang harus disiapkan, lanjut dia, adalah program Satu Data Nasional. Hal ini pun harus jelas data mana dari siapa yang digunakan dalam super apps ini.
Misalnya, ada 2.700 database yang digunakan saat ini, menurut Pratama, jelas ini tidak efisien. Di sisi lain, sangat tidak mendukung proses birokrasi dan bisnis.
Pratama berharap dari super apps ini semua kementerian dan lembaga sudah bisa berkolaborasi dalam sebuah platform digital.
"Namun, yang tak kalah penting adalah kewajiban menerapkan keamanan sibernya,” tegas Pratama.(ANT)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News