GenPI.co - Perwakilan Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) Bilal Sukarno menilai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 207 Tahun 2016 melanggar asas umum pemerintahan yang baik.
Oleh karena itu, dia menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Pergub tersebut.
Seperti diketahui, Pergub DKI Nomor 207 Tahun 2016 berisi tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.
Terkait hal itu, Bilal mengatakan pelanggaran disebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam proses pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa tanah.
"Pergub itu melanggar asas kemanfaatan karena melegitimasi penggusuran paksa," ucap dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).
Bilal juga menyatakan pergub tersebut akan menyebabkan penggusuran dengan menggunakan kekerasan oleh aparat maupun pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan dan kewenangan.
Selain itu, dia menganggap peraturan itu juga melanggar asas ketidakberpihakan.
"Sebab, hanya melihat dari sudut pandang pemohon penerbitan. Selain itu, sama sekali tidak membuka ruang bagi warga yang terdampak untuk membela diri dan kepentingannya," tuturnya.
Bilal berharap bisa duduk bersama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membicarakan tentang Pergub tersebut.
Dia juga ingin mendorong Anies Baswedan untuk menepati janjinya saat kampanye.
"Kami meminta agar Pergub 207/2016 dicabut sehingga warga Jakarta terbebas dari ancaman penggusuran paksa," kata Bilal.
Sebelumnya, KRMP telah mengirim surat permohonan pada Februari 2022 dan sampai saat ini tak kunjung ada kepastian soal pencabutan pergub tersebut. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News