Jokowi: Kenaikan BBM Pahit Tapi Pilihan Terakhir

GenPI.co - Presiden Jokowi mengatakan keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah pilihan terakhir pemerintah.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (3/9).

kepala Negara menyampaikan pernyataan itu didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

BACA JUGA:  Nadiem Makarim Sampaikan Kabar Baik, Semua Guru Pasti Senang

"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ungkap Jokowi.

Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

BACA JUGA:  Putri Candrawathi Bisa Bebas Murni di persidangan

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun," kata Presiden.

Nilai subsidi BBM tersebut, kata Presiden Jokowi, juga terus meningkat.

BACA JUGA:  Jokowi Pantau Penyaluran BLT BBM di Bandar Lampung

"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Jokowi.

Pemerintah sudah menyiapkan BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada September selama 4 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.

"Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata Presiden Jokowi. (ant)