GenPI.co - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan selama ini kredibilitas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih diragukan.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti agenda fit and proper test BPK yang digelar Komisi XI tanpa adanya pengawasan publik.
Oleh sebab itu, dirinya menduga anggota BPK akan diisi oleh orang-orang dari partai politik yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan.
“Ditambah lagi muncul satu dua kasus suap antara pejabat dengan auditor BPK demi mendapatkan predikat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar Lucius kepada GenPI.co, Selasa (20/9).
Oleh sebab itu, menurutnya, ada banyak pejabat yang kinerjanya dilabeli WTP oleh BPK tetapi berakhir di pengadilan karena kasus korupsi.
“Predikat yang diberikan BPK akhirnya hanya menjadi semacam dekorasi yang penting untuk pencitraan tetapi buruk untuk pengelolaan keuangan negara,” tuturnya.
Dengan banyaknya kasus seperti itu, Formappi berharap agar semua catatan kelam soal proses seleksi yang tidak transparan dan transaksional di DPR bisa dicegah pada proses pemilihan Anggota BPK.
“Sudah waktunya DPR memenuhi semua komitmen mereka akan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab,” ucapnya.
Menurutnya, DPR harus memastikan terlebih dahulu pimpinan lembaga BPK diisi orang-orang yang kapabel, profesional, dan bukan sekedar modal KTA parpol saja.
“Banyaknya wakil parpol di BPK akan menggerogoti wibawa dan kredibilitas hasil kerja BPK ke depannya,” kata dia.
Lucius mengatakan Komisi XI harus menjadikan agenda fit and proper test BPK sebagai ajang memperlihatkan kepada publik soal komtitmen pengelolaan keuangan negara yang bersih.
“Jangan jadikan fit and proper sebagai drama saja, sementara keputusan akhir ditentukan berdasarkan jatah parpol dan seberapa besar suap yang diberikan oleh kandidat,” ujar Lucius.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News