Dapat Pesan dari Ganjar, Akankah Azwar Anas Batal Hapus Honorer 2023?

GenPI.co - MenPAN-RB Azwar Anas ternyata sempat mendapat pesat singkat via WhatsApp dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal penghapusan honorer pada 2023.

Ganjar mengirim pesan itu persis di hari pelantikan Azwar Anas menjadi menteri pada 7 September 2022.

Intinya, Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat agar mengkaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.

BACA JUGA:  Masalah Slip Gaji Belum Kelar, Pendataan Honorer Terhambat

Hal itu disampaikan langsung oleh Ganjar setelah menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI masa persidangan I tahun 2022-2023, dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer, Senin (12/9).

“Pada saat (Azwar Anas, red) dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan, maka kita bisa sharing,” kata Ganjar.

BACA JUGA:  Pemkot Bandung Prioritaskan Honorer Kategori II Jadi P3K

Ganjar mengatakan ada tiga pesan yang disampaikannya kepada Azwar Anas.

Pertama, Ganjar meminta agar ada perubahan metode seleksi PPPK. Seleksi PPPK jangan mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi.

BACA JUGA:  Azwar Anas Dapat Pesan, Tolong Izinkan Honorer Berijazah Paket C Daftar PPPK 2022

“Tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Kami di provinsi sudah lakukan itu,” ujarnya.

Kedua, Ganjar berharap Menteri Anas berpihak pada ASN kompeten, dengan memberi reward dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.

“Mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” tegasnya.

Ketiga, Ganjar menyampaikan kepada Azwar Anas bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer dari KemenPAN-RB dinilai tergesa-gesa.

Menurut Ganjar, fakta di lapangan, dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai.

“Saran saya di-review dulu,” kata alumnus UGM Yogyakarta itu.

Penghapusan tenaga honorer, kata Ganjar, tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan.

Ganjar pun menegaskan penghapusan honorer harus diikuti pengembangan sumberdaya manusia yang sudah ada karena beban kerja mereka akan bertambah setelah tidak ada lagi honorer.

Sementara itu, peralihan dengan memanfaatkan teknologi, juga tidak secepat membalikkan telapak tangan.

“Kalau itu memang harus dilaksanakan, kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Jadi, mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu butuh waktu. Makanya, (penghapusan honorer)tidak bisa dalam waktu pendek,” tutur Ganjar. (jpnn)