BKN Didesak Mempercepat Penetapan NIP PPPK, Biar Bisa Terima Gaji 13

GenPI.co - Badan Kepegawaian Negara (BKN) didesak untuk segera menetapkan NIP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau Eko Wibowo yang menyebutkan pemerintah daerah (pemda) sudah siap menerbitkan SK PPPK guru 2022 pada Juni 2023.

Menurut Eko Wibowo, bahwa sebenarnya SK bisa diterbitkan jika NIP PPPK sudah ditetapkan BKN.

BACA JUGA:  5 Manfaat Makan Bawang Putih Ternyata Dahsyat, Turunkan Kolesterol dan Bikin Jantung Sehat

"Kami meminta BKN untuk mempercepat penetapan NIP PPPK guru 2022. Pemda sudah siap memberikan SK," kata Eko Wibowo kepada JPNN.com, Selasa (9/5/2023).

Eko Wibowo memberikan gambaran, bahwa di Provinsi Riau, pemda siap mengangkat guru honorer yang lulus pascasanggah PPPK.

BACA JUGA:  Guru Lulus Passing Grade Tanpa Formasi PPPK 2022 Waswas, Semoga Menteri Nadiem Makarim Penuhi Janjinya

"Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau juga siap mengajukan usulan penetapan NIP PPPK, apalagi pengisian daftar riwayat hidup (DRH) oleh guru honorer sudah tuntas," jelas Eko Wibowo.

"Kalau pemda sudah siap, sebaiknya pusat juga lebih cepat. Honorer nakes saja sudah terima SK PPPK 2022 bulan ini," sambungnya.

BACA JUGA:  Dirjen GTK Kemendikbudristek Sebut Siapkan 600 Ribu Kuota PPPK Guru 2023, Soal Gaji Pemda Jangan Bingung

Eko Wibowo mengungkapkan, bahwa penyelesaian masalah guru honorer akan tuntas bila pemerintah pusat dan daerah saling berkolaborasi.

Menurut Eko Wibowo, bahwa ada amanat Presiden Jokowi agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas untuk memprioritaskan masalah guru honorer menjadi ASN PPPK.

"Guru honorer yang lulus pascasanggah PPPK guru 2022 sangat berharap menerima SK bulan depan. Sudah hampir delapan bulan proses seleksi PPPK guru 2022 ini berjalan," ungkap Eko Wibowo.

Eko Wibowo membeberkan, jika SK PPPK diterima Juni, otomatis mereka akan menerima gaji ke-13.

"Gaji ke-13 itu bisa untuk biaya anak sekolah di tahun ajaran baru," ujar Eko Wibowo.

Oleh sebab itu, Eko Wibowo berharap Pemprov Riau ikut mempercepat proses penetapan NIP PPPK dengan melengkapi semua dokumen administrasnya sesuai ketentuan BKN.

"Kami berharap Bapak Gubernur Riau secepatnya menyerahkan SK PPPK secara langsung. Jangan ada lagi penundaan," kata Eko Wibowo. (JPNN/GenPI.co)