Maksimalkan Program SLM MDTF Periode II, Pemerintah Dukung Pengelolaan Lanskap Terintegrasi

GenPI.co - Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia kembali melanjutkan program Sustainable Landscape Management Multi Donor Trust Fund (SLM MDTF) untuk periode kedua.

Program SLM MDTF periode II (2020-2026) itu memiliki fokus yang lebih luas, terutama untuk mendukung agenda perubahan iklim dan isu perkarbonan di dunia.

Komitmen ini berfokus untuk mendukung pemerintah Indonesia melalui enam komponen.

BACA JUGA:  Ralali Hadir untuk Pengusaha Kembangkan Bisnis Melalui Ekonomi Digital Indonesia

Enam pilar itu antara lain perbaikan administrasi dan tata kelola lahan, pembangunan lanskap prioritas yang berkelanjutan, serta perbaikan pengelolaan sumber daya hutan.

Pilar lainnya ialah pertumbuhan yang merata dan inklusif pada lanskap pedesaan, pembiayaan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan, serta perbaikan koordinasi dan komunikasi mengenai pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.

BACA JUGA:  Tingkatkan Ekonomi, Ganjar Sejati Ajak Orang Tua Produksi Keripik Pisang

“Kita semua mewakili Pemerintah Indonesia, pertama, ingin menyampaikan terima kasih kepada donor, Pemerintah Norwegia dan juga Pemerintah Australia yang telah mendukung pendanaan dan program SLM MDTF selama ini,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Ketua I Komite Pengarah SLM MDTF dalam Rapat Komite Pengarah SLM MDTF, Selasa (1/8).

Dia juga berterima kasih kepada tim World Bank yang telah melakukan pengaturan dan manajemen dari pendanaan bersama tim.

BACA JUGA:  Jaga Ketahanan Ekonomi, Pemerintah Berlakukan PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor SDA

Rapat Komite Pengarah tersebut diselenggarakan dengan dua tujuan utama yakni untuk menyampaikan perkembangan terkini program SLM MDTF serta memberi masukan dan persetujuan atas beberapa usulan kegiatan ke depan.

“Selain itu, rapat sekaligus kita gunakan untuk menyampaikan penjelasan lengkap supaya bisa meyakinkan para donor program SLM MDTF khususnya dari Norwegia dan Australia. Bagaimana program-program kita ke depan yang kira-kira memerlukan pendanaan yang akan kita manfaatkan seoptimal mungkin dan juga memberikan manfaat positif bagi berbagai program dan agenda Pemerintah Indonesia ke depan di dalam mewujudkan pengelolaan lanskap yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Susiwijono.

Di tahun 2023 ini, Kemenko Perekonomian dan Bank Dunia melihat perlunya komposisi Komite Pengarah baru karena adanya ekpansi kegiatan SLM MDTF ke sektor-sektor lanskap lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah.

Untuk itu, telah diterbitkan Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 302 Tahun 2023 tentang Komite Pengarah SLM MDTF, yang diharapkan dapat memperkuat komitmen dan partisipasi aktif antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam program SLM MDTF.

“Selain itu, kami juga sangat mengharapkan program SLM MDTF ini bisa menjadi pijakan, pedoman, referensi kita bersama-sama dalam membentuk wadah atau forum koordinasi lintas sektor antar K/L dan daerah yang bergerak di bidang lanskap. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah K/L dalam mengintegrasikan upaya tata kelola lanskap di instansi masing-masing,” tutur Susiwijono.

Sebagai gambaran awal, bentuk konkrit kegiatan saat ini yakni pemetaan isu dan program lanskap dari setiap K/L terkait serta penyusunan rencana aksi yang dapat mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan nasional maupun K/L. 

“Tentunya, bentuk konkrit kegiatan koordinasi dapat dibahas bersama secara lebih detail seiring dengan berjalannya kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan oleh Komite Pengarah SLM MDTF ini,” pungkas Susiwijono. (*)