GenPI.co - Calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan sikap anti-KKN akan menjadi kunci mencapai visi Indonesia emas dan unggul pada 2045.
Menurut capres yang akan berduet dengan Mahfud MD itu, pendidikan anti-KKN sejak dini sangat penting diterapkan.
Selain itu, Ganjar Pranowo juga menilai digitalisasi pemerintahan sangat penting dipraktikkan.
Menurut mantan gubernur Jawa Tengah itu, saat ini kualitas pelayanan publik belum optimal.
Hal itu terlihat dari banyaknya penyelenggara yang mencari keuntungan dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor.
Selain itu, standar pembangunan yang rendah juga merupakan hasil dari perilaku koruptif yang dibiarkan.
”Pernah ingat enggak dulu ada gubernur ngamuk di jembatan timbang? Payah itu (pungutan liar, red),” kata Ganjar saat menyampaikan gagasan tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (8/11).
Ganjar juga mengingatkan tentang dirinya yang marah karena pembangunan jalan di Wonogiri tidak sesuai rencana.
“Pernah lihat enggak gubernur ngamuk di Wonogiri karena jalan cor-corannya enggak benar? Pernah lihat enggak gubernur nendang (tembok, red) sekolahan? Kenapa? Kita ingin kualitas kita baik. Untuk rakyat, jangan dikorupsi. Titik,” ujar Ganjar.
Dalam beberapa inspeksinya di lapangan saat itu, Ganjar masih menemukan berbagai praktik KKN, seperti pungutan ilegal dan standar material bangunan yang buruk dalam proyek pemerintah.
Menurut Ganjar, pemerintahan yang transparan dan patuh pada hukum sangat penting untuk mendorong kemajuan Indonesia.
Dia menjelaskan pemerintahan yang transparan bisa dicapai melalui transformasi digital.
Ganjar Pranowo mencontohkan Pemerintah Provinsi Jateng yang berhasil menghemat 2,4 triliun melalui adopsi transformasi digital.
Alokasi pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) pun ditingkatkan. PNS juga tidak terlibat jual beli jabatan hanya untuk naik jabatan. Semua prosesnya melalui serangkaian tes yang transparan.
"Menarik, bukan? Namun, tugasmu (sebagai PNS) satu, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau saya akan menggantikan kamu,” kata Ganjar.
Politikus PDIP itu menjelaskan tugas pemimpin memang berat. Menurutnya, pemimpin harus siap berkorban.
“Seorang pemimpin harus siap untuk menderita. Jika tidak, sebaiknya tidak. Seorang pemimpin seharusnya siap melayani, bukan hanya ingin dilayani. Jika kamu memilih jalur itu, kamu harus siap menghadapinya. Itu adalah tanggung jawab yang berat," tegas Ganjar.
Ganjar juga menyebutkan dua pendekatan untuk memperbaiki sistem birokrasi. Pertama, menggalakkan konsep satu data Indonesia untuk mengintegrasikan semua data.
Kedua, memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menilai kinerja kabinet. Apabila ada menteri yang dinilai tidak dapat bekerja secara optimal, masyarakat berhak mengusulkan penggantian.
”Jadi, kabinet dinilai rakyat. Oleh karena itu, ada KPI (key performance indicator, red) based kabinet yang transparan. Kalau menterinya elek dibiji rakyate (dinilai jelek rakyatnya, red), sing evaluasi rakyate (yang mengevaluasi rakyatnya, red),” ujar Ganjar.
Ganjar Pranowo menjelaskan rakyat juga bisa mengusulkan pergantian terhadap menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.
“Pak Presiden, menteri niki diganti mawon (menteri ini diganti saja, red). Lah niku dijak rapat ngantuk. Ditakoni ra mudengan. Lah ciloko, to? (Lah itu diajak rapat malah mengantuk. Ditanya tidak tahu apa-apa. Celaka, kan?, red). Kalau ada menteri yang hebat, patut diapresiasi,” kata Ganjar. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News