Anggaran Disorot, DKI Gercep Batalkan Pembelian Lem dan Komputer

GenPI.co - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membandingkan pengelolaan keuangan daerah pada masa pemerintahan Anies Baswedan dengan Basuki T Purnama alias Ahok. 

Prasetio mengaku tidak bangga karena pemprov mendapat predikat WTP dari BPK. Pasalnya, di saat yang sama keuangan daerah justru mengalami defisit.

Setelah ramai dikritik tentang keuangan yang defisit dan adanya usulan anggaran bombastis, Pemprov DKI Jakarta akhirnya membatalkan rencana pembelian unit komputer senilai Rp 121 miliar. 

BACA JUGA: Heboh Anggaran Pengadaan Lem Rp 82,8 Miliar, Ini Dia Buktinya...

Keputusan itu diambil ketika instansi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tersebut tengah disoroti terkait sejumlah usulan anggaran yang dinilai tidak wajar.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan siswa bisa memanfaatkan komputer yang tersedia di sekolah lain saat ujian. Karena itu, pengadaan komputer baru tidak diperlukan.

"Itu ada di Dinas Pendidikan, awalnya diperuntukkan untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer. Kemudian, dalam rangka efisiensi, kami mencoba membuat beragam alternatif," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).

BACA JUGA: Prabowo Tidak Akan Mengambil Gajinya Sebagai Menhan? Ini Totalnya

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti usulan pembelian 7.313 unit komputer dengan nilai Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan dan beberapa unit server senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

PSI juga mempertanyakan usulan anggaran pembelian lem senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Selain itu, ada juga usulan anggaran pembelian pulpen senilai Rp 124 miliar.

BACA JUGA: Ketua DPRD Ungkit Pembangunan Era Ahok, Kini Anggaran DKI Defisit

Mengenai anggaran lem dan pulpen tersebut, Syaefuloh mengatakan bahwa keduanya akan diubah. Menurut dia, anggaran yang tertuang di rancangan KUA-PPAS tersebut bersifat sementara dan pasti akan disesuaikan.

"Anggaran itu juga disusun Suku Dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan dengan hasil dari masing-masing sekolah yang tentu untuk proses penyesuaian," terang dia. (ant)