GenPI.co - Upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mempermalukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pengungkapan sederet anggaran aneh dalam APBD DKI 2020 ternyata gagal.
Hal tersebut dikarenakan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mayoritas merupakan tim Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ikut dalam pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi e-budgeting dan e-katalog.
Ibaratnya, PSI menampar mukanya sendiri. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chairudin melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/10).
BACA JUGA: Soal Perppu KPK, Adab Sopan Santun Pak Jokowi Dipertanyakan…
"Pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi e-budgeting dan e-katalog digawangi Tim Ahok yang berada diluar struktur Pemprov DKI," kata Agus.
Menurut Agus, kelemahan sistem e-Katalog inilah yang menjadikan berulangnya kisruh Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBD.
Kata Agus, apabila PSI benar komitmen melakukan transparansi dan akuntabilitas publik berdasarkan peraturan hukum, maka mereka harus memahami sistematika penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD terlebih dahulu.
BACA JUGA: Wah, Wapres Ma’ruf Amin Blak-blakan Soal Kabinet: Saya Tidak Puas
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan kelemahan sistem pengadaan elektronik atau e-budgeting yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2015.
Menurut Anies, sistem e-budgeting, memiliki kelemahan teknis di mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI mau tak mau harus mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik sekalipun belum ada pembahasan dengan DPRD.
"Kegiatan sudah ditentukan, misalnya pameran atau pentas musik. Itu ada rekening dan komponen. Misalnya, nilainya Rp100 juta. Rp100 juta itu harus ada turunan komponen. Padahal yang dibutuhkan hanya kegiatannya dahulu karena (ajuan anggaran) akan dibahas dengan Dewan," ujar Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10).
BACA JUGA: Manuver NasDem dan PKS, PDIP: Bagai Duri Dalam Daging?
Anies menyampaikan, keterbatasan teknis itu mau tak mau harus membuat SKPD DKI mengisi anggaran secara detil meski tak betul-betul memiliki maksud mengusulkannya di APBD. Anies menengarai, keterbatasan teknis ini merupakan sebab munculnya banyak ajuan anggaran janggal untuk APBD 2020 seperti lem Aibon Rp82 miliar.
"Setiap tahun, staf itu banyak yang memasukkan, (misalnya) 'yang penting, masuk angka (ajuan anggaran) Rp100 juta dulu. Toh nanti yang penting dibahas," ujar Anies.
Anies juga mengemukakan, ketiadaan fitur verifikasi secara otomatis memperbesar peluang anggaran yang belum dicek ulang malah benar-benar dianggarkan di APBD.
BACA JUGA: Heboh! Viral Video Kayu Nisan Kuburan Terbakar Sendiri
Kesalahan manusia, seperti teledor, atau tidak konsentrasi saat menginput anggaran, bisa berdampak besar kepada ditetapkannya anggaran yang salah di APBD.
Anies menyalahkan e-budgeting, atas masuknya ajuan janggal ke usulan APBD DKI 2020. Menurut Anies, karena e-budgeting tidak sempurna, ajuan janggal seperti pengadaan lem Aibon hingga Rp82 miliar, bisa diusulkan ke APBD.
"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital (e-budgeting) tapi tidak smart," ujar Anies.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News