Mitigasi Bencana Tetap Prioritas, Pemerintah Jamin Anggaran BMKG Tidak Dipangkas 50%

GenPI.co - Pemerintah membantah anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun ini terkena efisiensi 50%.

Hal ini ditegaskan  Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengenai kabar yang beredar soal pemangkasan anggaran BMKG hingga 50%.

Efisiensi ini dikhawatirkan menurunkan akurasi alat info cuaca dan deteksi gempa.

BACA JUGA:  Prioritaskan Perbaikan 330.000 Sekolah, Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Dinas Luar Negeri

Efisiensi anggaran ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata Hasan, dikutip Kamis (13/2).

BACA JUGA:  Pangkas Anggaran Rp 900 Miliar, KPU RI: Seluruh Kegiatan di Kantor

Hasan menegaskan efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara.

Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan anggaran negara harus difokuskan untuk kepentingan rakyat.

BACA JUGA:  Anggaran IKN Diblokir Kemenkeu, Rocky Gerung: Bagus juga Itu

Sebelumnya, Hasan menggarisbawahi efisiensi dilakukan pada hal-hal yang dianggap lemak dan memboroskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan 'lemak-lemak' dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi 'otot'. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan 'lemak' ini," ungkap Hasan.

Meskipun begitu, dia memastikan ada sejumlah hal yang tidak terpengaruh dari efisiensi APBN di kementerian dan lembaga.

Pos ini adalah yang berhubungan dengan produktivitas serta layanan bagi masyarakat.

Misalnya, pemerintah memastikan gaji pegawai serta layanan dasar prioritas pegawai tidak terdampak efisiensi.

Begitu pula dengan layanan bagi masyarakat, program-program bantuan sosial, dan layanan publik, tidak ada penyesuaian.

Salah satu yang tidak terdampak efisiensi adalah terkait dengan mitigasi bencana. 

"Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," imbuh Hasan.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan anggaran pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan.

"Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi," jelas Dwikorita.(ant)