Duh, APBD DKI 2020 Bisa Defisit Rp 10,7 Triliun

GenPI.co - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad memprediksi APBD tahun 2020 keuangan Pemerintah Provinsi DKI akan mengalami defisit sebesar Rp 10,7 triliun. 

Idris Ahmad  mengatakan, prediksi itu berangkat dari rapat di DPRD DKI Jakarta pada 23 Oktober 2019 bahwa Pemprov DKI mengurangi proyeksi pendapatan di rancangan KUA PPAS 2020 sebesar Rp 6,5 triliun dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun.

"Di dalamnya terdapat target pajak sebesar Rp49,5 triliun," kata Idris di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11).

BACA JUGA: Anggota Dewan Pesimis RAPBD 2020 Diajukan Pemprov DKI Rp 95 T

Belajar dari tahun 2019, ia mengatakan target pajak tahun ini sebesar Rp 44,54 triliun dengan realisasinya diperkirakan hanya Rp 40,2 triliun atau defisit Rp 4,43 triliun.

"Dari situ, Fraksi PSI menilai target pajak 2020 sebesar Rp 49,5 triliun, itu 'over estimate'," kata Idris.

Idris menjelaskan pihak internal PSI telah melakukan perhitungan realisasi pendapatan pajak dengan melihat tren realisasi pajak dari tahun ke tahun. Dan realisasi pajak 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp 43,7 triliun.

"Jika prediksi kami ini benar, maka pada 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp 5,8 triliun," ujar dia.

BACA JUGA: Tito Gercep Bakal Sisir APBD DKI Jakarta

Selanjutnya, potensi defisit juga akan terjadi pada anggaran belanja karena dari Rp 94,3 triliun menjadi Rp 89,4 triliun atau defisit Rp 4,9 triliun. Jika dikalkulasikan, potensi defisit 2020 pada pendapatan dan belanja, menjadi Rp 10,7 triliun pada 2020.

Tak hanya itu, Idris juga menyoroti pos belanja anggaran 2020 yang masih jauh melebihi proyeksi pendapatan. Nilai proyeksi belanja APBD DKI 2020 setelah pembahasan rancangan KUA-PPAS di komisi-komisi DPRD mencapai Rp 93,9 triliun.

Padahal, dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI 2020 pada 23 Oktober lalu, Pemprov DKI mengoreksi nilai rancangan KUA-PPAS dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun.

"Setelah dibahas di DPRD selama kurang lebih dua minggu, ternyata anggaran belanja masih pada posisi Rp 94,3 trilliun. Artinya, jika dibandingkan dengan target pendapatan Rp 89,4 triliun, postur belanja masih membengkak Rp4,9 triliun," ucap Idris.