GenPI.co - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menemui para tokoh masyarakat dan tokoh adat Kalimantan Timur untuk membahas pemindahan ibu kota ke dua kabupaten di provinsi tersebut.
Selayaknya orang yang beradab, maka Presiden Jokowi pun seolah mengaplikasikan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
BACA JUGA: Aneh bin Ajaib, Pak Jokowi: Bangun Pelabuhan Tapi Tak Ada Jalan?
Di mana menurut leluhur bangsa ini kita harus menghormati adat istiadat di tempat tinggal kita.
Lebih dari itu, artinya yakni di mana pun kita berada, maka kita pun harus menghormati adat istiadat di tempat tersebut.
BACA JUGA: Modus Baru! Simpan Rp 50 Miliar di Kasino, Ini Kata Puan Maharani
Pertemuan tersebut adalah salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kalimantan Timur pada hari Selasa dan Rabu (18/12).
"Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya pola pikir kami. Ini bukan hanya memindakan lokasi," jelas Presiden Jokowi di salah satu restoran, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Puyeng, Anak Buah Prabowo: Tenang Saja Kangmas...
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 30 orang pemuka adat didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
"Saya sudah sampaikan kepada para menteri agar kita instal apa yang dibutuhkan," kata Presiden.
BACA JUGA: Merasa di PHP Menterinya, Presiden Jokowi Luapkan Kekesalannya
Lokasi ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Di lokasi ibu kota baru itu, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare.
BACA JUGA: AHY Terhempas Lagi Masuk Lingkaran Istana? Ini Kata Analis...
Selain untuk areal ibu kota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung, termasuk kawasan hijau.
Untuk kantor kementerian dan lembaga negara, butuh lahan 4.000—6.000 hektare.
Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 hektare.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Blak-blakan: Negara Modern Butuh Pemimpin Cerdas
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan, bahwa pemerintahan ibu kota baru berbentuk provinsi baru seluas total 256.000 hektare.
Di dalamnya ada 56.000 hektare yang menjadi daerah ibu kota. Di dalam 56.000 hektare akan ada kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare.
BACA JUGA: Wapres Ma'ruf Amin Blak-blakan: Saya Takut Kiainya Hilang...
Area 56.000 hektare diatur oleh city manager yang bukan bagian dari daerah otonom.
Calon Ibu Kota Indonesia yang baru didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city).
Setidaknya ada tiga cluster di ibu kota baru itu, yaitu cluster pemerintahan, pendidikan, dan teknologi dan masih bisa ditambah cluster wisata.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News