Bu Risma Keren Dapat Pujian Setinggi Langit dari DPRD DKI  

GenPI.co - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat pujian setinggi langit dari Anggota DPRD DKI. Hal itu dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya dinilai transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik penggelembungan anggaran.

"Memang kelihatan banget bagaimana semangat antikorupsi ala Bu Risma. Dia bukan hanya bangun sistem, tapi juga dirinya tidak ada niat mencuri uang negara. Jadi di Surabaya tidak ada anggaran-anggaran ganjil sebagaimana kami temukan di DKI Jakarta," ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah dalam kunjungannya di Balai Kota Surabaya, Jumat (20/12).

BACA JUGA: Tri Rismaharini Guncang Dunia, Anak Buahnya Juga Istimewa

Menurut Ima, sistem yang dibangun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dinilai wakil rakyat dari ibu kota negara sebagai perwujudan nyata semangat antikorupsi.

Surabaya memang dikenal sebagai pelopor e-Government di Indonesia. Dimulai sejak 2002 saat Risma ketika itu menjadi kepala Bagian Bina Pembangunan Pemkot Surabaya, di mana telah dikembangkan e-Government yang kemudian dilanjutkan dengan e-Budgeting, e-Procurement, e-Musrenbang, e-Audit, e-Performance, dan berbagai sistem penunjang secara terintegrasi.

Bahkan, Wali Kota Risma pun telah menghibahkan sistem e-government kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa diterapkan daerah lainnya.

Ima yang merupakan mantan staf Ahok itu menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini perlu mencontoh cara Risma mengelola anggaran. Ia menilai tidak ada konsistensi kebijakan di DKI Jakarta karena di era Jokowi hingga Ahok, pengelolaan anggaran sangat transparan dan tepat sasaran.

BACA JUGA: Tri Rismaharini Akan Purnatugas, Surabaya Ingin #RismaSelamanya

"Kuncinya ada pada leadership. Karakter kepemimpinan yang bebas korupsi memastikan seluruh organisasi itu bebas praktik haram pencurian uang negara. Tapi kalau sudah ada niat pengadaan barang-barang tidak urgen, markup, niat beri hibah untuk tim sukses, ya bikin rakyat sedih," kata Ima.

Ima juga belajar tentang bagaimana Risma menerapkan prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, sesuai UU Keuangan Negara. Salah satunya adalah prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

"Jadi Bu Risma pakai prinsip itu, artinya dia belanjakan APBD bukan dengan pendekatan proyek. Jadi yang benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Misalnya, tidak bikin pengadaan yang tidak urgen dan tidak efisien. Seperti di DKI Jakarta, kan tidak seharusnya beli barang-barang puluhan miliar rupiah padahal barang itu tidak diperlukan rakyat," terangnya. 

BACA JUGA: Albertina Ho, dari Pedagang Warkop, Menjadi Dewan Pengawas KPK

Selain itu, lanjut dia, prinsip yang diterapkan Wali Kota Risma ditunjang dengan sistem perencanaan yang bagus juga memastikan semua pembangunan di Surabaya berjalan efektif dan efisien. (ant)