Ini Dia yang Ditunggu, Sikap Istana Terkait Muslim Uighur

23 Desember 2019 15:33

GenPI.co - Berbagai elemen masyarakat di tanah air sebelumnya menyampaikan keprihatinannya, terhadap situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Tiongkok. 

Salah satunya Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI).

BACA JUGA: Tampang Tegas Menhan Prabowo Subianto, Bisa Meleleh Karena Ini...

Tak hanya masyarakat tanah air saja, berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia internasional pun menyuarakan hal yang sama.

Mereka menuduh Tiongkok menahan lebih dari 1 juta minoritas Muslim Uighur, di pusat-pusat penahanan dan membuat tahanan diperlakukan tidak manusiawi.

BACA JUGA: Akibat Tsunami 2018, Pantai Carita Menjadi Suram dan Terbengkalai

Melihat hal itu, Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian pun mendorong Pemerintah Indonesia dapat bertindak secara aktif sebagai jembatan, dan pembuat perdamaian untuk memperbaiki situasi di Xinjiang Uighur.

BACA JUGA: Misteri Gadis Penenun di Uang Kertas Rp 5.000 Terjawab, Ini Dia..

Dan untuk melakukannya, Indonesia harus mengoptimalkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Melihat banyaknya elemen masyarakat yang menginginkan Indonesia bertindak, Kepala Staf Presiden Moeldoko hanya memberikan jawaban normatif ketika ditanya sikap pemerintah terkait penderitaan muslim etnis Uighur.

BACA JUGA: Ramuan Jahe Merah Ini Tokcer Banget, Bikin Istri Ngos-ngosan...

"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," jawab Moeldoko ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (23/12).

Dari penjelasan mantan Panglima TNI tersebut, terbaca bahwa pemerintah belum mau ikut campur dalam menyikapi persoalan muslim etnis Uighur yang belakangan mendapat simpati dari banyak negara.

BACA JUGA: Menjaga Wangi dan Segar Si Miss, Jaminan Bikin Suami Lupa Daratan

"Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan Tiongkok mengatur dalam negerinya. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," tandas Moeldoko.(*)


 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Tommy Ardyan

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co