GenPI.co - Para honorer K2 menyerahkan mekanisme penyelesaian masalah mereka kepada DPR RI.
Para honorer K2 ini tidak mau pusing dengan proses politik yang berbelit.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Bakal Ditinggal Parpol Pendukung, Ini Analisisnya
Apakah mau melalui Panja, Pansus, atau cukup lewat revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Sebenarnya mau lewat apa pun, mau panja, pansus mau revisi UU ASN ya silakan saja. Terpenting masalah honorer K2 selesai," jelas Koordinator Wilayah (Korwli) Honorer K2 DKI Jakarta, Nur Baitih, kepada jpnn.com, Jumat (31/1).
BACA JUGA: Menhan Prabowo Penasaran, Ini Kehebatan Sukhoi Su-35 Rusia...
Pernyataan ini disampaikan Nur Baitih, merespons penolakan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo terhadap usulan dibentuknya Pansus honorer tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana kesepakatan Komisi X bersama Komnas PGHRI dan PHK2I.
BACA JUGA: China Makin Mencekam, Virus Corona Sudah Masuk Wilayah Suci Tibet
"Tidak perlu waktu lama, enggak usah yang ribet. Honorer kan butuh kepastian bukan sekadar wacana," tegas Nur Baitih.
Nur Baitih kembali mengungkit bahwa sejak 2017 juga sudah ada upaya merevisi UU ASN.
BACA JUGA: Nasib Honorer K2 Lulus PPPK, Baca Berita Ini Langsung Semringah
Namun, rencana itu mandek karena pemerintah ogah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke DPR.
"Kalau sekiranya pansus bisa selesai lebih cepat dari revisi UU ASN kenapa tidak dilakukan. Bukannya pansus lebih tinggi kedudukannya dari pada panja," beber Nur Baitih.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Bahas Kontrak Sukhoi-35 Rusia, Amerika Ketar-ketir
Bicara keseriusan DPR untuk menyelesaikan masalah honorer, pihaknya tidak meragukan sedikit pun bahwa semua wakil rakyat sangat mendukung agar honorer K2 diangkat menjadi PNS.
"Nah, komisi sepuluh pernah berhasil membuat rapat gabungan antarkomisi. Kenapa tidak kita dukung saja niat buat membentuk Pansus. Mungkin waktu pembahasan pansus lebih cepat dari revisi," ujarnya.
Nur Baitih menambahkan, yang diharapkan honorer K2 adalah dari pemerintah serius ingin menyelesaikan masalah mereka, terutama Kementerian PAN-RB.
"Jangan kayak bola yang enggak jelas arah operannya. Pusat bilang daerah, daerah bilang pusat. Itu bikin honorer K2 tambah pusing," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News