TVRI Kembali Ribut, Ada Dewan Pengawas Diduga Radikalisme

GenPI.co - Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Profesor Budyatna berharap LPP TVRI tetap bersih dan independen.

BACA JUGA: 4 Zodiak Ini Penuh Keberuntungan di Bulan Februari

Karena menurut Budyatna, sudah seharusnya di dalam TVRI diisi oleh orang-orang baik yang bersih dari kepentingan apapun.

"Jangan sampai justru menjadi tunggangan suatu kepentingan," beber Budyatna, Sabtu (1/2).

BACA JUGA: Nasib Honorer K2 Ada di Depan Mata, yang Tak Punya SPTJM Wassalam

Kekhawatiran Budyatna bahwa TVRI tidak lagi independen, karena saat ini memang ramai dibicarakan perihal seorang Dewan Pengawas LPP TVRI yang diduga mendukung ormas garis keras.

BACA JUGA: Rusia Gempur Idlib Suriah, Turki Ancam Kirim Kekuatan Militer

Maka dari itu, menurut Budyatna, DPR harus memanggil Dewas TVRI. Harus jelas, apakah benar terpapar atau tidak.

"Jika benar, maka harus segera diambil tindakan," tegasnya.

BACA JUGA: Gegara Ini Mbah Mijan Rela Jenguk Janda Seksi di Penjara

Sementara lain, Mantan Ketua DPR Marzuki Alie juga setuju bahwa DPR harus segera memanggil Dewas terkait dugaan tersebut. 
Pasalnya, DPR yang memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi.

BACA JUGA: Menhan Prabowo Bahas Jet Tempur Sukhoi-35 Rusia, Amerika Meriang

"Jika dibiarkan akan sangat mengganggu, mengingat peran strategis TVRI. LPP harus steril. Kalau sampai disusupi, sangat berbahaya," ujar Marzuki.

Sementara bila terdapat indikasi dan terdapat bukti, Marzuki meminta agar Dewas tersebut harus dipecat.

BACA JUGA: China Amsyong Kena Virus Corona, Amerika Serikat Malah Gembira

"Dalam hal ini, DPR bisa mengajukan kepada Presiden. Apalagi Presiden sangat perhatian terkait ekstremisme. Presiden pasti akan melakukan action," jelasnya.

Dalam memastikan kebenaran dugaan tersebut memang sangat penting. 

Sebab hal tersebut menyangkut kemungkinan masuknya radikalisme ke media publik.

"DPR harus meminta klarifikasi. Bisa saja dia masih ikut-ikutan. Tetapi kalau misal yang bersangkutan sudah menjadi bagian di dalamnya, tentu harus dilarang," tandasnya.(*)