GenPI.co - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim berencana kembali memasukkan direktorat pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus, di dalam struktur organisasinya melalui perubahan Peraturan Menteri.
Langkah Mendikbud tersebut langsung diapresiasi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.
BACA JUGA: 3 Bait di Indonesian Idol, Firasat BCL untuk Ashraf Sinclair
"Kami sebenarnya sangat menunggu gercep alias gerak cepat mas menteri merespons isu di masyarakat," ungkap Fikri di Jakarta, Selasa (18/2).
Menurut Fikri, tuntutan dari masyarakat soal perubahan struktur kementerian di bawah Nadiem, yang menyebabkan hilangnya direktorat jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) di jajaran eselon 1 Kemendikbud akan segera diberikan solusi.
BACA JUGA: Ooh Ananda... Nikmat Cinta Sesaatmu Hanya Hancurkan Aku
"Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh Kemendikbud, bahkan sudah dengan KemenPan-RB, yakni dengan memasukkan Direktorat Dikmas dan Diksus di bawah Dirjen Paud Dikdas dan Dikmen dan juga di bawah Dirjen Vokasi," jelas politikus PKS ini.
BACA JUGA: Megawati Jengkel Soal Jagonya di Pilkada Ditangkap KPK
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR pada 14 dan 27 Januari silam, sejumlah elemen masyarakat, seperti PNFI, Himpaudi dan Nurani Hati Institut menyuarakan keberatan atas hilangnya nomenklatur pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat di kemendikbud.
BACA JUGA: Meggy Wulandari Resmi Gugat Cerai Kiwil: Aku Capek...
"Alhamdulillah tuntutan tersebut kini akan diakomodasi," jelas Fikri usai menerima informasi tersebut dari jajaran pejabat Kemendikbud dalam rapat pembahasan program baru baru ini.
Menurut Fikri, bahwa perubahan kebijakan tersebut akan diakomodasi dalam revisi peraturan menteri nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.
BACA JUGA: Hati-hati... 3 Zodiak Ini Rela Putus Jika Diajak Menikah
"Hanya tinggal nunggu nomornya saja," ujarnya.
Fikri pun meminta Mendikbud lebih peka dan responsif terhadap berbagai isu terkait pendidikan nasional, terlebih di bawah institusi Kemendikbud.
"Akhirnya Mas Mentri memahami birokrasi dan mau mendengar kondisi dan kebutuhan lapangan," jelasnya.
Menurut Fikri melayani masyarakat yang berdemo tidak selamanya buruk.
"Sebagai pejabat publik, wajar senantiasa diprotes masyarakat, andai waktu dulu mereka (Paud-Dikmas) demo diterima, tentu lebih indah dan lebih cepat terselesaikan," jelas Fikri.
Fikri justru menyarankan agar Mendikbud Nadiem lebih banyak turun ke lapangan untuk melihat kondisi realitas pendidikan kita.
"Sekarang sudah banyak wacana yang di lempar ke publik, kini saatnya Mas Menteri terus keliling ke seantero Indonesia, sehingga tahu persis kondisi pendidikan di tanah air ini secara lengkap dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai pulau Rote." pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News