Satgas Covid-19: PSBM Bisa Tekan Mobilitas Penduduk di Zona Merah

GenPI.co - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, bahwa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dapat menekan pergerakan masyarakat yang berada di zona merah.

Pasalnya, apabila ada kluster atau sekumpulan kasus teridentifikasi pada wilayah-wilayah lebih kecil dari kabupaten/kota, misalnya kecamatan, kelurahan atau RT/RW tertentu, maka itu bisa dilakukan pengendalian langsung.

BACA JUGA: Jokowi Instruksikan Pemda Waspadai Tren Penyebaran Covid-19

Sehingga pada daerah itu tidak terjadi mobilitas penduduk ke daerah lainnya dan penanganannya bisa fokus pada daerah dengan komunitas tersebut. 

Diharapkan di provinsi-provinsi prioritas tersebut bisa dilakukan pengendalian terbaik.

"Tentu dengan kerja sama seluruh aparat baik dari pemerintah daerah maupun dari Polri dan TNI, sehingga dapat ditangani dengan tuntas," ujar Wiku dalam jumpa pers virtual di Kantor Presiden, Selasa (15/9/2020).

Selain itu, Wiku juga menjelaskan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta saat ini.

Melihat dalam 5 pekan terakhir, kondisi peta zonasinya berada di zona merah (merah) dan oranye (sedang).

Saat ini ada pembatasan-pembatasan ketat yang dilakukan Pemda DKI Jakarta. 

"Kita lihat kondisi seperti itu akhir dilakukan pembatasan lebih ketat agar kondisinya bisa terkendali lebih baik. Ini adalah proses yang harus dilakukan," tuturnya.

Menurut dia, perlu adanya gas dan rem yaitu memastikan apabila kasusnya meningkat dan mulai tidak terkendali dan berjalan cukup lama.

"Maka harus ada pengetatan pada aktivitas tertentu yang berkontribusi pada peningkatan kasus,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, perlu dilakukan juga melalui proses lainnya meliputi prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah di mana Satgas Penanganan Covid-19 terlibat sehingga dilakukan pengetatan yang lebih pada DKI Jakarta. 

BACA JUGA: Kemenkes: Kantor Harus Punya Tim Penanganan Covid-19

"Tidak tertutup juga untuk seluruh daerah di Indonesia apabila kondisi yang zona merahnya berlangsung selama beberapa pekan ini adalah alarm, maka harus dilakukan reaksi pengendalian yang lebih ketat," tegas Wiku. (*)