Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung dan siap membahas lebih lanjut inisiatif untuk memberikan alokasi anggaran bagi penguatan desa adat di Bali.
"Kalau saya mendukung, bahkan mendukung 1.000 persen untuk itu. Saya memahami dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat, terutama Bali, dalam menjaga kelestarian. Saya bersama pak gubernur untuk yang satu itu, tinggal sekarang caranya bagaimana," kata Sri Mulyani di hadapan bendesa (pimpinan desa) adat se-Bali, di Denpasar, seperti dikutip Antara, Kamis (14/3).
Pihaknya juga berharap banyak pada Bali yang menjadi tujuan pariwisata global mampu mempertahankan eksistensi dan kelestarian adat dan budayanya.
"Dunia kini semakin makmur. RRT makin kaya, India makin kaya, punya penduduk lebih dari 1 miliar, maka makin banyak pula kaum menengah ke atasnya yang akan berlibur dan Bali menjadi salah satu tujuannya. Ini tantangan bagi Bali, belum lagi jika menghitung turis Australia, Amerika dan Eropa serta wisatawan domestik. Banyak sekali tekanan bagi Bali, meskipun itu juga berarti rezeki bagi Bali," ucapnya.
Baca juga: Empat Fakta Mengenai Pengendalian Diri Saat Nyepi
Sri Mulyani menambahkan, dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa yang disebut desa dan mendapatkan alokasi anggaran APBN adalah desa administratif yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri, yang secara historis berbeda dengan desa adat.
"Namun kita juga tidak menampik fakta adanya entitas sosial atau komunitas bersama yang bentuknya seperti desa adat ini, yang fungsinya juga sangat penting di luar masalah administratif. Hanya saja mungkin wilayah administrasinya bisa overlap karena ada satu desa adat yang mengisi beberapa desa administrasi atau sebaliknya. Ini fakta yang harus kita sikapi," ucap Mantan Direktur Bank Dunia ini.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan membuat nota keuangan kepada Presiden untuk selanjutnya dipaparkan ke dewan dan dibuatkan alokasinya.
"Namun kita harus lihat pula implikasinya, seperti contohnya di Aceh dimana desa adat berubah menjadi desa administrasi sehingga keduanya jadi klop," ujarnya.
Pertemuan dengan menkeu, dihadiri para bendesa dari 1.493 desa pakraman (desa adat) seluruh Bali.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster yang memaparkan bagaimana pentingnya peran desa adat sebagai warisan dari leluhur dalam menjaga adat istiadat, tradisi dan budaya di Bali selama berabad-abad.
"Desa adat ini terbentuk dari proses sosiologis oleh masyarakat , jadi bukan dibentuk oleh negara, tapi oleh masyarakat adat. Jadi sangat otonom dan terpelihara dengan baik. Bali tidak punya emas perak, batubara, tembaga atau gas, tapi Bali punya adat istiadat dan budaya yang kaya dan unik," ucap Koster.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News