GenPI.co - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu perdana mengungkapkan bencana banjir yang terjadi khususnya di Kalimantan Selatan bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis.
“Buat kami akhirnya, ini bukan bencana alam, ini bencana ekologis," ujar Wahyu di Jakarta, Rabu (20/1).
BACA JUGA: Politikus PKS Kritik Risma, Pedas Banget
Menurut Wahyu, konteks paling ekstrem pola kebijakan dan tidak ada korektif kebijakan, konsesi dibuka masih seluas-luasnya dengan berbagai alasan, ini sama saja merencanakan bencana.
Menurut Wahyu, apa yang terjadi di Kalsel merupakan upaya pemerintah merencanakan bencana. Lantaran adanya UU Cipta Kerja yang menghapus batas minimun 30 persen kawasan hutan.
“Kalau merujuk ke UU Kehutanan yang kemudian dihapus batas minimumnya, itu bukan hanya kawasan hutan, tapi wilayah daerah aliran sungai itu dihilangkan," katanya.
"Nah, kemudian dari sisi TSN pemerintah atas nama food estate, pandemi kemudian hanya disentralisasi. Itu nggak masuk dalam argumentasi kami,” sambungnya.
Wahyu mengatakan, kala itu Menteri BPN, Menko PMK, Menko Perekonomian tidak mau membuka data lahan HGU konsesi lantaran akan mengakibatkan kegoncangan ekonomi.
BACA JUGA: NasDem Minta Komitmen Komjen Listyo Sigit Basmi Premanisme
“Kan jadi bertanya-tanya data konsensi juga justru menunjukkan transparansi yang baik. Bahkan dalam konteks yang paling pragmatis di luar konteks lingkungan, itu mengurangi risiko soal tumpang tindih lahan karena semua bisa mengakses,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News