GenPI.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa kehilangan panggung di Pilpres 2024. Pemicunya adalah jurus PDIP yang terbilang sangat dahsyat.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR disebut ingin pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap digelar serentak di 2024.
BACA JUGA: Ucapan Tokoh Ini Nyelekit Banget, Jokowi Bisa Gontai
Itu dinilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bila ini terealisasi, DKI Jakarta juga bakal kena imbasnya.
Sebanyak 101 daerah, termasuk DKI Jakarta, yang masa jabatannya berakhir pada 2022, akan mundur ke 2024.
Makna dari jurus PDIP ini bisa dimaknakan dua. Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), menilai ada dua pilihan kemungkinan.
BACA JUGA: Langka Tapi Ada! Zodiak Tak Peka Punya Pesona yang Luluhkan Dunia
Pertama, kata dia, ada harga yang harus dibayar pemerintah. Salah satunya kesiapan menyediakan pejabat sementara sepanjang 2022 hingga 2024.
Dia menilai itu tentu menjadi persoalan karena terlalu banyak ada kekosongan definitif nantinya.
Celah politis memang ada. Dampaknya ke Anies Baswedan juga ada mengingat namanya populer digadang akan maju ke kontestasi Pilpres 2024.
BACA JUGA: Tajir Melintir dan Paling Mandiri, Zodiaknya Bisa Bikin Iri
“Jika Pilkada tidak terjadi di 2022, maka Anies tentu kehilangan panggung," pungkasnya.
Kedua, kata Dedi, Pilkada 2024 diperlukan untuk percepatan penyerentakan. “Sehingga upaya pemerintah meringkas pelaksanaan semakin cepat tercapai," ujar Dedi, Rabu (27/1/2021). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News