Langkah Tegas Indonesia, Myanmar Didesak untuk Menahan Diri

GenPI.co - Indonesia ikut buka suara mengenai kudeta yang terjadi di Myanmar, yang merupakan negara tetangga sesama anggota ASEAN. 

Melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indonesia meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri agar terciptanya kondisi yang kondusif.

BACA JUGA: Suhu Politik Memanas, Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer Myanmar

“Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar,” tulis pernyataan laman resmi Kemlu, Senin (2/1).

Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Indonesia mengimbau agar Myanmar menunjung tinggi penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.

Prinsip tersebut di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

Terkait perselisihan-perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Indonesia menyarankan kepada Mayanmar untuk menyelesaikannya sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Lebih lanjut, pihak Kemlu juga mengimbau agar seluruh WNI di Myanmar tetap tenang, waspada, terus mencermati perkembangan situasi keamanan serta meminimalisir kegiatan non-essensial di rumah rumah.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan WNI di Myanmar dalam keadaan aman.

“Jumlah WNI di Myanmar sekitar 500 orang. Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman,” kata Judha Nugraha dalam keterangannya, Senin (1/2).

Untuk WNI di Myanmar yang ingin meminta bantuan dari KBRI Yangon, bisa menghubungi nomor hotline pelindungan WNI Kemlu +62812-9007-0027 atau melalui email consular@kbriyangon.org.

Seperti diketahui, militer Myanmar mengambil alih pemerintahan setelah menahan pemimpin demokratik Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat, termasuk presiden Win Myint dalam penggerebekan pada Senin (1/2) dini hari.  

BACA JUGA: Kudeta Militer Myanmar, 500 WNI Diharap Tenang

Militer kemudian mengumumkan keadaan darurat di Myanmar selama satu tahun. 

Pengambil alihan kekuasaan di Myanmar terjadi di saat pemerintahan sipil yang dipimpin Suu Kyi berselisih dengan militer. (*)