GenPI.co - Berdasarkan hasil laporan dari Economist Intelligence Unit 2020, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dengan skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI ke-10 Jusuf Kalla menilai kemerosotan itu bukan karena prinsip-prinsip demokrasi tidak dijalankan, tapi lebih kepada pelaksanaannya.
BACA JUGA: Isu Jusuf Kalla Maju Pilpres 2024, Ferdinand: Peluangnya Lemah!
"Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu. Tentu ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui," katanya dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI, yang digelar secara virtual, Jumat (12/2).
Menurut JK, masalah demokrasi di Indonesia disebabkan oleh “mahalnya” demokrasi.
Dia mencontohkan satu kasus bagaimana seseorang harus merogoh kocek cukup dalam demi memperebutkan satu kursi jadi wakil rakyat atau pejabat daerah.
"Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya," imbuhnya.
BACA JUGA: Megawati dan Jusuf Kalla Bakal Bikin Pilpres 2024 Ajaib
JK menambahkan, demokrasi yang mahal kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi, dari situ terjadinya menurunya demokrasi.
"Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News