Berita Top 5: Nazaruddin Pegang Kartu, Risiko Jokowi 3 Periode

GenPI.co - Berita top 5 hari ini berisi antara lain tentang Partai Demokrat, SBY, Nazaruddin, Joko Widodo, dan Moeldoko

1. Kader Demokrat Kubu Moeldoko Jadi Korban

Provinsi Riau saat ini tengah membara usai enam Kader Partai Demokrat yang mendukung Moeldoko langsung jadi korban berstatus pengangguran.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Asri Auzar selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, belum lama ini.

BACA SELENGKAPNYA: Riau Membara, 6 Kader Demokrat Kubu Moeldoko Jadi Korban

2. Risiko Jika Jokowi Jabat Presiden 3 Periode

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto menilai mahasiswa akan turun ke jalan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat selama tiga periode.

“Pasti (mahasiswa) turun, itu sudah fatal, Karena apa yang diperjuangkan pada 98 yang lalu itu sama saja seperti didistorsi luar biasa,” ujarnya kepada GenPi.co, Jumat (19/3).

BACA SELENGKAPNYA: Jika Jokowi Jabat Presiden 3 Periode, Mahasiswa Turun ke Jalan

3. Taruna Punya Bisnis Keren

Kehidupan taruna dikenal dengan kedisiplinan yang tinggi. Namun, siapa sangka dari sana lahir ide bisnis yang mampu menghasilkan cuan berlipat.

Adalah Hoga, seorang alumni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang telah membuktikannya.

BACA SELENGKAPNYA: Kisah Taruna yang Punya Bisnis Keren, Cuannya Mengalir Terus

4. Dinasti SBY Tamat, Anas-Nazaruddin Jadi Kartu Mati

Wakil Sekjen Partai Demokrat (PD) kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Muhammad Rahmad menyebutkan keberadaan Muhammad Nazaruddin akan menjadi ancaman bagi kubu Cikeas.

"Untuk menghadapi Cikeas, hanya ada dua orang yang bisa menghadapi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertama Anas Urbaningrum dan kedua Nazaruddin,” ujar dia seperti dikutip dari channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (20/3/2021).

BACA SELENGKAPNYA: Dinasti SBY Tamat, Anas-Nazaruddin Jadi Kartu Mati, Bisa Meledak

5. Risiko Jika Demokrat Kubu Moeldoko Diakui

Siapa pun yang menang dalam konflik Partai Demokrat (PD), adalah hasil keputusan objektif dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Namun, dugaan keterlibatan pemerintah dalam upaya pengambilalihan PD jika Kubu Moeldoko menang.

BACA SELENGKAPNYA: Gawat, Risiko Besar Menanti Jika Demokrat Kubu Moeldoko Diakui (*)