Jokowi-Ahok Duet di Kilang Minyak Tuban

GenPI.co - Presiden Joko Widodo menargetkan tiga tahun selesai pembangunan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jeno, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

"Tadi saya sampaikan kepada Menteri BUMN, Dirut Pertamina dan Komut Pertamina agar tidak lebih dari tiga tahun, harus rampung semuanya," kata Jokowi kepada awak media seusai peninjauan kilang TPPI seperti yang dirilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (21/12).

BACA JUGA: Ini Harapan Presiden Jokowi Terhadap Dewan Pengawas KPK

Jokowi meminta penyelesaian tersebut bisa dilakukan dengan kerjasama atau dengan kekuatan sendiri.

"Saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini karena ini saya tunggu sudah 5 tahun," jelasnya.

Melihat besarnya potensi kilang tersebut, Presiden langsung menyampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama untuk segera menyelesaikan kilang tersebut.

"Ya ini kilang TPPI, Trans Pacific Petrochemical Indotama. Ini adalah merupakan salah satu kilang yang terbesar di negara, yang dapat menghasilkan produk aromatik, baik para-xylene, ortho-xylene, bensin, toluene, heavy aromatic, dan juga penghasil BBM, premium, pertamax, elpiji, solar, kerosene, ini bisa untuk semuanya," kata Jokowi.

Kilang TPPI sendiri sudah dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu, namun kemudian tersendat karena beberapa masalah. Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangun TPPI menjadi pabrik petrokimia terpadu.

BACA JUGA: Penghulu Bodong Kawin Kontrak di Puncak Dibayar Rp 1 Juta

Apabila telah berproduksi secara penuh, kata Presiden, TPPI memiliki potensi yang bisa menghemat devisa hingga 4,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 56 triliun.

Terkait kepemilikan saham, setelah restrukturisasi Pertamina memegang saham mayoritas sebesar 51 persen.

Sementara 47 persen saham dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Adapun dua persen sisanya masih dipegang pemilik lama, yaitu PT Silakencana Tirtalestari.

"Ya masih dua persen tapi akan segera kita selesaikan. Januari yang saya bilang tadi. Januari harus rampung," tandasnya. (ant)