GenPI.co - Per 1 Maret nanti, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan kebijakan DP 0 persen untuk pembelian kendaraan bermotor (ranmor)
Namun oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, kebijakan itu dinilai tak tepat. Kenapa?
BACA JUGA: Aksi Blusukan Risma Dikomentari Wapres Ma'ruf Amin, Isinya..
"Sebenarnya kebijakan tersebut kurang pas. Masalah utama adalah masih tingginya risiko penyaluran kredit," kata Bhima Yudhistira kepada GenPI.co, Jumat (19/2).
Alasannya, pihak bank atau perusahaan pembiayaan tidak mungkin langsung memberikan DP 0 persen. Hal tersebut karena kekhawatiran debitur tidak mampu mencicil dan malah jadi bermasalah.
"Apalagi kredit kendaraan bermotor, di mana barang bergerak risikonya tinggi," tegasnya.
Menurut Bhima, DP 0 persen akan menjadi beban masyarakat karena tingginya bunga kredit.
"Memang kalau DP 0 persen di awal ringan, tapi kan cicilan per bulan sebenarnya jadi berat. Belum tentu juga leasing atau bank mau berikan DP 0 persen," paparnya.
BACA JUGA: Tiba-Tiba 8 Ribu Lebih Pendakwah Dikumpulkan Kemenag, Untuk Apa?
Alih-alih, Bhima mendorong pemerintah untuk memperbesar dana perlindungan sosial dan menangani pandemi covid-19.
"Baiknya, subsidi upah pekerja khususnya sektor informal dilanjutkan dan insentif usaha mikro produktif ditambah minimum Rp 5 juta per pelaku usaha," jelasnya.
Setelah hal itu membaik, Bhima yakin pertumbuhan kredit kendaraan akan meningkat. (*)
BACA JUGA: Soal Munarman di Acara Baiat, Ucapan Eks Kabais TNI Mengejutkan
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News