GenPI.co - Ada peringatan yang dikirim Direktur Celios (Center ekonomic and law studies ke pemerintah. Penarikan rem darurat disebut bisa bikin pemerintah blunder.
Presiden Joko Widodo secara resmi menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang hingga 2 Agustus 2021.
Namun, dengan penyesuaian yang membolehkan pedagang kaki lima, toko kelontong, hingga usaha-usaha kecil sejenis buka dengan jam yang ditetapkan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Celios (Center ekonomic and law studies) Bhima Yudhistira mengatakan belum tentu omset pedagang kembali naik.
"Ya, karena daya beli masyarakatnya anjlok. Keputusan sulit memang bagi pengusaha, buka sesuai jam operasional PPKM dagangan sepi atau tutup sekaligus dan beralih profesi," jelas Bhima kepada GenPI.co, Senin (26/7).
Pria 31 tahun itu memprediksi angka pekerja yang terdampak pandemi covid-19 meningkat. Karena, sebelumnya BPS melaporkan 19 juta orang terdampak.
"Sekarang, Pemerintah secara paralel harus cepat turunkan kasus harian, angka kematian dan target indikator kesehatan utama lainnya," tegasnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk menaikkan Rp 1 jup 1,5 juta buat bantuan tunai dan Rp 5 juta untuk subsidi upah selama 3 bulan, termasuk pekerja informal.
"Pemerintah masih punya, kok, spare dana SILPA per Juni Rp 136 triliun, ditambah dengan realokasi anggaran dari infrastruktur dan potong gaji tunjangan pejabat," tuturnya.
Dia juga menyarankan agar pemerintah mendengarkan saran dari para ahli kesehatan. Perlu dicatat bahwa masalah ekonomi macet karena pandemi covid-19.
"Kalau buru-buru dilonggarkan, kasusnya masih tinggi dan ujungnya tarik rem darurat lagi justru akan blunder," pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News