Soal Relokasi, PKL Malioboro Mengadu ke LBH Yogyakarta

GenPI.co - Sejumlah PKL Malioboro mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Mereka meminta pendampingan advokasi terkait rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Salah satu PKL Supriyanti mengatakan pihaknya tidak menolak rencana tersebut. Yang dibutuhkan hanyalah transparansi dari pemerintah dan penundaan waktu.

BACA JUGA:  Wali Kota Yogyakarta Beber Rencana Penempatan PKL di Malioboro

Pasalnya, belum ada kejelasan dari pemerintah daerah terkait waktu relokasi hingga saat ini.

Pedagang hanya mengetahui informasi mengenai rencana waktu pemindahan dari media sosial.

BACA JUGA:  PKL Malioboro Punya Tempat Baru, Tidak Usah Khawatir

"Pemberitahuan secara resmi dari pemerintah daerah tentang waktu relokasi sama sekali belum ada. Kami justru tahu dari media sosial kalau sebelum akhir Januari sudah dipindahkan," ujarnya, Rabu (11/1).

Supriyanti memaparkan, pihaknya ingin pemerintah daerah menunda waktu relokasi sambil memastikan lokasi yang layak untuk ditempati.

BACA JUGA:  Relokasi Muliakan PKL Malioboro, Sebut Pemda DIY

"Sepertinya lapak-lapak yang saat ini sudah disiapkan hanya lapak sementara saja. Harapannya bisa menjadi lapak yang lebih permanen. Oleh karenanya, kami berharap rencana ini bisa ditunda dulu," katanya.

Selain kesiapan lapak, PKL merasa penundaan dibutuhkan karena mereka khawatir dengan penurunan omzet apabila harus pindah ke lokasi baru.

Hal senada disampaikan Purwandi. Dia merupakan penjual kaos di Malioboro.

"Dengan mengadu ke LBH, kami berharap ada bantuan hukum dan permintaan kami untuk penundaan bisa terkabul," katanya.

Divisi Penelitian LBH Yogyakarta Era Harivah menanggapi. Pihaknya akan membuka Rumah Aduan untuk PKL Malioboro sebagai tindak lanjut atas aduan yang disampaikan PKL.

"Kami buka Rumah Aduan. Kami membuka pintu lebar untuk PKL Malioboro yang akan mengadu terkait rencana relokasi," ujar Era. (ant)