GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengancam perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng bakal diaudit.
Hal tersebut ditegaskan Luhut Pandjaitan saat bertemu media usai membuka acara Business Matching antara Produsen CPO dan Pengusaha Minyak Goreng Curah di Badung, Bali, Jumat (11/6/2022).
Luhut Pandjaitan mengungkapkan, pihaknya telah memetakan perusahaan yang diduga tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Namun, Luhut Pandjaitan tidak menyebut secara detail jumlah perusahaan atau nama-nama perusahaan itu.
"Jadi, kami sudah men-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main dan saya sudah minta dan tanda tangan suratnya, dan sudah saya berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Red), dan BPKP sudah terima," tegas Luhut Pandjaitan.
Luhut Pandjaitan menyampaikan BPKP kemungkinan akan mulai mengaudit perusahaan-perusahaan itu dalam waktu dekat.
"Ada perusahaan yang barangnya di sini, kantornya di luar negeri. Dia (pemiliknya, Red) tinggal di luar negeri. Saya pikir tidak adil juga, kita harus hidup dengan keadilan juga," ungkap Luhut Pandjaitan.
Menurut Luhut Pandjaitan, pemerintah memberi perhatian khusus kepada masalah harga minyak goreng.
"Pemerintah hari ini memberikan perhatian khusus bagi masyarakat luas untuk dapat menjangkau minyak goreng, dan perhatian yang tidak kalah penting bagi petani kelapa sawit, di mana Bapak Presiden sampaikan kepada kami pembantunya agar kesejahteraan petani jadi prioritas utama," beber Luhut Pandjaitan.
Luhut Pandjaitan menegaskan, bahwa rakyat jangan sampai menjadi korban, karena akan menimbulkan ketidakstabilan.
"Itu sangat penting, dan itu saya sampaikan ke teman-teman pengusaha tadi, bahwa kami tidak merugikan pengusaha, tetapi pengusaha juga jangan mau cari untung sendiri," jelas Luhut Pandjaitan.
Luhut Pandjaitan menjelaskan, pemerintah terus berupaya memastikan harga minyak goreng stabil pada angka Rp14.000 per liter, sementara untuk harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani ada di atas Rp2.500–Rp3.200.
Oleh sebab itu, kata Luhut Pandjaitan, demi mencapai tujuan itu, dia mengingatkan bahwa perlu kerja sama dari berbagai pihak.
"Marilah kita menghilangkan segala prasangka buruk yang ada dan mengubahnya menjadi kerja sama yang baik, bukan hanya bagi para petani, produsen, dan pemerintah saja, melainkan juga peran serta masyarakat dalam persoalan ini bisa sama-sama kita selesaikan," kata Luhut Pandjaitan.(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News