Peneliti Sebut Pemerintah Tidak Transparan Terkait Data Subsidi BBM

GenPI.co - Peneliti dari Political Economic and Policy Study (PEPS) Anthony Budiawan menilai pemerintah tidak transparan terkait data subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut kuota BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite akan habis pada Oktober 2022.

Dirinya menilai pemerintah tak transparan lantaran hingga saat ini data terkait subsidi tidak bisa ditemukan.

BACA JUGA:  Subsidi BBM Boleh Dihentikan, Pertamina Harus Tanggung Biaya Pendidikan dan Kesehatan

“Termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik,” ujar Anthony kepada GenPI.co, Rabu (31/8).

Selain itu, dirinya juga mencurigai tidak transparannya data subsidi lantaran pemerintah tiba-tiba mengumumkan perubahan APBN melalui Perpres 98 Tahun 2022.

BACA JUGA:  Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran, DPR RI Sebut Bansos

“Data subsidi dan kompensasi meledak menjadi Rp 502 triliun, tapi tidak ada perinciannya,” tuturnya.

Dia lantas menyoroti Perpres yang seharusnya mendapat persetujuan DPR. Menurut Anthony, subsidi BBM seharusnya ada perinciannya.

BACA JUGA:  Soal BBM Subsidi, Begini sindiran Pedas Rizal Ramli

“Terkesan publik dibohongi. Publik akan menolak kenaikan harga BBM kalau berdasarkan data yang tidak benar,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Anthony menilai penolakan kenaikan BBM yang sangat kuat dari semua elemen masyarakat sebagai hal yang wajar.

“Sebaiknya pemerintah jangan mencoba ambil risiko, nanti yang susah masyarakat juga,” pungkas Anthony. (*)