GenPI.co - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah berkomitmen menjaga kelestarian laut di Indonesia.
Selain sebagai ekosistem terbesar di bumi, laut juga menjadi tempat bergantungnya industri besar seperti perkapalan, perikanan, budidaya hingga pariwisata pesisir.
Hal ini disampaikan Airlangga saat closing remarks secara daring kegiatan Tri Hita Karana Climate Road to G20 Dialogue dengan tema Making History for Climate Action: Unlocking Finance for the Energy Transition and Oceans, Kamis (1/9).
Menurut Airlangga, kelestarian ekosistem laut dapat mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan ekonomi biru.
Menko Perekonomian menuturkan, ekonomi biru merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.
Dia memperkirakan, nilai ekonomi tahunan ekosistem laut sebesar 2,5 triliun dolar AS.
Hal ini menjadikan ekonomi biru secara progresif mampu menarik investor, perusahaan asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber pendanaan baru.
Pemerintah berupaya untuk mengembangkan praktik kelautan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal melalui peningkatan Blue Carbon dan pelaksanaan Blue Halo-S.
Sebagai negara yang menyimpan 17 persen dari cadangan Blue Carbon dunia, Indonesia berupaya menjaga penyerapan dan penyimpanan Blue Carbon yang secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Selain itu, konsep Blue Halo-S juga dilaksanan guna memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.
"Tantangannya bagaimana memperluas keberlanjutan laut agar lebih luas. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta. Blended financing menjadi kunci untuk mencapai tujuan melalui pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S,” kata Airlangga, dalam keterangan, Selasa (6/9).
Menurut Airlangga, pemerintah berkomitmen melakukan mekanisme transisi energi.
Hal ini sebagai wujud strategi dalam mendorong peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi menuju net zero emission dengan adil dan terjangkau.
Implementasi dari transisi energi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerintah telah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak baik lokal maupun global.
“Kita harus memprioritaskan transisi energi baik manfaat maupun biaya terdistribusi secara adil,” tegas Airlangga. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News