GenPI.co - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi realisasi kinerja yang baik dari emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada semester satu 2022 yang turut menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Hingga Agustus 2022 ada 809 emiten dan ada 44 emiten dengan dana terkumpul Rp 21,8 triliun. Pasar saham Indonesia terus meningkat dengan aliran modal asing yang terus masuk ke pasar saham Indonesia," ujar Airlangga dalam acara Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Tahun 2022 yang digelar secara virtual, Rabu (28/9).
Airlangga mengatakan pemerintah tetap mewaspadai risiko terjadinya resesi global yang akan mendorong pelemahan permintaan global seperti prospek harga komoditas yang trennya mulai menurun.
Ekspor produk manufaktur ke Amerika Serikat yang terimbas potensi resesi, serta prospek barang tahan lama atau durable goods di pasar domestik.
Sementara, sektor yang relatif bertahan atau memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang antara lain telekomunikasi, jasa kesehatan, makanan dan minuman, serta komoditas hilirisasi seperti nikel.
Untuk menjaga kepercayaan dunia usaha dan menjaga momentum pemulihan ekonomi seiring meredanya covid-19, pemerintah mempersiapkan strategi transisi aktivitas ekonomi dari pandemi ke endemi.
Strategi tersebut di antaranya dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, deteksi kasus yang intensif, langkah sigap penanganan terapi, akselerasi vaksinasi, dan upaya penanganan kesehatan masyarakat berbasis digital.
Pemerintah masih melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 455,6 triliun.
Dana tersebut difokuskan pada penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan mendukung kegiatan usaha. Program PEN dinilai sangat berperan dalam percepatan pemulihan pasca pandemi.
"Di jangka panjang, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui UU Cipta Kerja yang diharapkan bisa mempercepat investasi dan juga meningkatkan output perekonomian," jelasnya.
Selain itu, untuk mendorong pengembangan pasar modal dan pendalaman pasar keuangan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal.
Pelayanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) juga akan terus disosialisasikan untuk memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi di Indonesia.
Pemerintah juga mengapresiasi peraturan OJK terkait relaksasi ketentuan bagi emiten yang diperpanjang hingga Maret 2023 untuk menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran covid-19.
"Tahun ini Indonesia memimpin G20 dan tahun depan memimpin ASEAN. Jadi, dua panggung teater ekonomi ini diminta untuk dimanfaatkan oleh AEI yang merupakan tempat para juara emiten di pasar modal," pungkas Airlangga. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News